Poster pemberitahuan acara yang diadakan oleh ISIS di Malang, Jawa Timur.
TEMPO.CO, Malang - Bupati Malang Rendra Kresna membantah dirinya dan unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Kabupaten Malang lainnya kecolongan oleh kehadiran sekelompok orang yang menamakan diri sebagai organisasi Ansharul Khilafah.
Organisasi itu diduga jaringan dari Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang pada Ahad, 20 Juli 2014 mendeklarasikan dukungan ke pemimpin ISIS Abu Bakar al Baghdadi. Deklarasi dilakukan di Masjid Jami Sulaiman Al Hunaishil, di Gang Makam, Dusun Sempu, Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Malang, Jawa Timur. (Baca:Pendukung Pemimpin Milisi ISIS Dibaiat di Malang)
"Enggaklah. Soal kecolongan, kami tidak kecolongan tentang ISIS karena pertemuan jemaah di Dau itu tidak terkait ISIS," kata Rendra, seusai mengadakan rapat koordinasi tertutup Muspida serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Aula Tohjoyo Pendopo Agung, Pemerintah Kabupaten Malang, Selasa malam, 5 Agustus 2014.
Rendra menyatakan maraknya isu kehadiran ISIS di wilayah Kabupaten Malang lewat media massa tidak sepenuhnya benar. Pertemuan Ansharul Khilafah pada 20 Juli lalu tidak dihadiri 500 orang dan merupakan pertemuan biasa, bukan hajatan pembaiatan anggota ISIS. Acara itu juga hanya dihadiri sekitar 50 orang. Pertemuan didominasi peserta pria. Peserta perempuan cuma segelintir. (Baca: ISIS Bersumpah Hancurkan Kabah Jika Kuasai Mekah)
Lokasi pertemuan, ujarnya, di masjid biru. "Disebut biru karena bangunannya belum jadi dan bercat warna biru," ujar Rendra. Ia pun mengaku tidak mengetahui dari mana saja asal peserta pertemuan itu. "Mereka hadir karena dapat undangan melalui media sosial Twitter."(Baca:Di Situs Ini Kegiatan ISIS Disebarkan)
Keterangan Rendra diperkuat Kepala Kepolisian Resor Malang Ajun Komisaris Besar Adi Deriyan Jayamarta. Dari hasil pertemuan dengan juru bicara Ansharul Khilafah, M. Romly, di kantor Kecamatan Dau pada Selasa siang, sebelum rapat koordinasi Muspida, dipastikan bahwa tidak ada deklarasi maupun pembaiatan anggota ISIS pada 20 Juli 2014.
"Namun, kami tetap mengawasi pergerakan mereka melalui aparat kami dan semua unsur lapisan masyarakat," kata Adi. (Baca:2 Juta WNI Disebut Sudah Dibaiat ISIS)
Di akhir rapat koordinasi, semua peserta rapat sepaham untuk menolak kehadiran ISIS di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Alasannya, paham ISIS bertentangan dengan tujuan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
