Hasyim Muzadi : Saifullah Yusuf Harus Mengundurkan Diri

Reporter

Editor

Minggu, 17 April 2005 04:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan, Saifullah Yusuf harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor pusat, jika dalam Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa terpilih sebagai Ketua Umum atau pengurus harian PKB.Karena AD/ART NU melarang pengurus NU atau pengurus badan otonom NU tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik. "AD/ART NU menyebutkan demikian. Jadi kalau saudara Saiful terpilih Ketua Umum atau pengurus harian PKB maka dia harus melepaskan jabatan di Ansor," kata Muzadi setelah acara pembukan Muktamar II PKB di Pesantren Giri Kusumo, Mranggen Demak, Jawa Tengah. Menurut Muzadi, jika Ketua Ansor menjadi pengurus partai, dikhawatirkan akan terjadi konflik interes. ""Kalau Ansor dipimpin orang partai poltik, dikhawatirkan Ansor akan terbengkalai, dan Ansor hanya akan didikan kendaraan politik semata,"ujarnya.Di dalam ketetuna NU Saifullah mengundurkan diri setelah terpilih. "Sedangkan ketentuan di PKB adalah sebelum terpilih,"kata Hasyim.Penegasan serupa juga disampaikan oleh Ketua Dewan Syuro DPP PKB Abdurragman Wahid saat menyampaikan pidato politiknya dalam pembukaan muktamar. "Jika Saifullah Yusuf ingin menjadi pengurus harian DPP PKB, maka dia harus mengundurkan diri sebagai ketua Ansor,"katanya.Hasyim menyatakan PBNU tidak merekomendasikan atau mendukung seseorang untuk menjadi Ketua Umum PKB. "Ini adalah muktamarnya PKB. Tidak ada intervensi dari PBNU,,"katanya.Sohirin dan Anas Sahirul

Berita terkait

Dubes RI Resmikan Pesantren Pertama NU di Jepang

21 jam lalu

Dubes RI Resmikan Pesantren Pertama NU di Jepang

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi meresmikan pesantren pertama Nahdlatul Ulama (NU)

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

11 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 23 Tahun Lalu Presiden Gus Dur Tetapkan Hari Raya Imlek Sebagai Hari Libur

26 hari lalu

Kilas Balik 23 Tahun Lalu Presiden Gus Dur Tetapkan Hari Raya Imlek Sebagai Hari Libur

Keputusan 23 tahun lalu ini merupakan sebuah keputusan revolusioner Gus Dur mengingat di Orde Baru, perayaan Imlek di tempat-tempat umum dilarang.

Baca Selengkapnya

PKB Sebut Fungsi Pengawasan DPR Gagal jika Tak Gulirkan Hak Angket

29 hari lalu

PKB Sebut Fungsi Pengawasan DPR Gagal jika Tak Gulirkan Hak Angket

Ketua DPP PKB mengatakan hak angket penting sebagai ikhtiar untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.

Baca Selengkapnya

Disebut Lamban Respons Hasil Pilpres, PKB: Setiap Ada Kecurangan Punya Hak untuk Dikoreksi

45 hari lalu

Disebut Lamban Respons Hasil Pilpres, PKB: Setiap Ada Kecurangan Punya Hak untuk Dikoreksi

PKB buka suara terkait kritik yang dilontarkan PBNU karena hingga Kamis, 21 Maret 2024 PKB belum memberikan sikap penerimaan hasil Pemilu.

Baca Selengkapnya

Sekjen PBNU Kritik PKB yang Lamban Terima Hasil Pilpres 2024, Sebut Terlalu Banyak Manuver

45 hari lalu

Sekjen PBNU Kritik PKB yang Lamban Terima Hasil Pilpres 2024, Sebut Terlalu Banyak Manuver

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyoroti lambannya PKB menyatakan penerimaan terhadap hasil Pilpres 2024. Ia membandingkan dengan Surya Paloh NasDem.

Baca Selengkapnya

Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

48 hari lalu

Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan tidak ada masalah dengan Jokowi, terlepas pihaknya mengusung tema perubahan dalam pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Isi Naskah Akademik Hak Angket PKB Mau Bongkar Politisasi Bansos hingga Netralitas Polri

53 hari lalu

Isi Naskah Akademik Hak Angket PKB Mau Bongkar Politisasi Bansos hingga Netralitas Polri

Isi dari naskah akademik hak angket PKB menunjukkan berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat, dan setelah pencoblosan.

Baca Selengkapnya

Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan PKB Jadi 'Penguasa Baru' Kabupaten Bandung

6 Maret 2024

Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan PKB Jadi 'Penguasa Baru' Kabupaten Bandung

Suara PKB mendominasi untuk DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Bandung.

Baca Selengkapnya

Saling Sindir Cak Imin dan Gus Ipul soal Makelar, Begini Kata Pakar Politik Unair

19 Februari 2024

Saling Sindir Cak Imin dan Gus Ipul soal Makelar, Begini Kata Pakar Politik Unair

Cak Imin mencuit soal sosok Saipul yang dianggap sebagai makelar mengatasnamakan Nahdlatul Ulama (NU)

Baca Selengkapnya