TEMPO.CO, Jakarta - Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan pencegahan Islamic State of Iraq Syiria (ISIS) tidak bisa hanya dengan memblokir situs-situs yang menyiarkan aliran tersebut. Pemerintah diharapkan melihat dari tiga aspek dalam melakukan pencegahan penyebaran aliran tersebut. Hal itu adalah penguatan intelijen, perketat perbatasan, dan imbauan masyarakat, "Jangan baru sadar ketika sudah menyebar luas di Indonesia," kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 4 Agustus 2014. (Baca: Menkumham Bantah Narapidana Baiat ke ISIS)
Siti mengatakan Indonesia merupakan negeri yang sangat toleran dalam perbedaan sehingga tak menutup kemungkinan ISIS dapat tumbuh. Melihat fakta yang demikian, pemerintah perlu meningkatkan kembali peran Badan Intelijen Nasional dalam mengendus pergerakan tersebut. "Kemungkinan in dan out di perbatasaan perlu diperketat," kata dia. (Baca: Perekrutan ISIS Sasar Kawasan Multikultural)
Indonesia, Siti menjelaskan, berada di antara dua benua yang menyebabkan pergerakan ilegal trait bisa melintasi wilayah NKRI. Penutupan situs perlu ditindaklanjuti dengan menjaga perbatasaan, memberikan peringatan kepada masyarakat melalui lembaga negara hingga ke tingkat rukun tetangga. "Situs (Internet) sudah ditutup, tetapi fisik mereka masuk gimana," tanya dia.
Dengan adanya otonomi daerah, imbauan pemerintah harus gencar dilakukan agar masyarakat mengetahui dan waspada terhadap gerakan tersebut. Sosialisasi sangat perlu dilakukan dengan tujuan memberikan informasi sehingga pencegahan dapat dilakukan sejak dini. "Pemerintah pusat punya Kesbangpol dan daerah punya Kespolinmas yang dapat menyebarkan informasi," kata dia.
