Massa Kubu Prabowo-Hatta Paksa Gembok KPU  

Reporter

Senin, 4 Agustus 2014 14:35 WIB

Massa pendukung Prabowo menyegel KPU dengan rantai dan gembok saat berunjukrasa di Gedung KPU, Jakarta, 4 Agustus 2014. Masa menuding KPU tidak netral karena membuka kotak suara Pilpres yang seharusnya dibuka atas perintah MK. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Massa pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum pada Senin, 4 Agustus 2014, pukul 13.45. Mereka merangsek ke depan gerbang KPU dan memaksa menggembok gerbang tersebut. Adapun orator terus melontarkan teriakan, "Maju, perlihatkan ke KPU!"

Massa beratribut garuda merah itu berkeras menggembok pintu KPU, sehingga terlibat kericuhan dengan anggota kepolisian yang berjaga. Mereka datang membawa bendera kuning. "Terima kasih kepada KPU yang telah menyingkirkan pasangan nomor satu dengan kecurangan," kata orator.

Mereka juga membawa poster bergambar Husni Kamil Malik, Ketua KPU, yang telah dicoret-coret. Mata Husni digambarkan mirip bajak laut: bermata satu dengan gambar tengkorak. Dua gigi depan Husni digambarkan bertaring panjang.

Di atas mobil, sang orator menuduh Husni bermain curang dalam proses pemilu. Ia juga menuding Husni menerima suap sebesar Rp 25 miliar. Menurut dia, KPU menguntungkan Jokowi-Jusuf Kalla dalam proses pemilu presiden. Kelompok ini membawa spanduk bertuliskan "KPU Gagal Total karena Tidak Netral".

Massa yang menamakan diri Dewan Rakyat Jakarta ini mengklaim KPU memaksakan kehendak dengan menetapkan hasil rekapitulasi nasional. Mereka menolak mengatakan memaksakan kehendak memenangi pemilu. Namun pelaksanaan pemilu ulang termasuk dalam salah satu tuntutan mereka. Bahkan mereka meneriakkan, "Revolusi sampai menang!"

DINI PRAMITA

Baca juga:
Bagaimana ISIS Masuk Indonesia?
Komedian Mamiek Meninggal
Gaya Asyik Polisi di Jembatan Comal
Jokowi Hadiri Syukuran Bareng Artis Salam Dua Jari

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

52 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya