Sebuah baju yang bertulisan "Katakan tidak pada kekerasan terhadap perempuan" saat Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bundaran HI, Jakarta, (25/11). Kampanye sosial ini untuk mendukung undang-undang anti kekerasan. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Semarang - Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Jawa Tengah menyatakan terdapat ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun ini. Mulai awal hingga pertengahan 2014 tercatat 222 kasus dengan korban berjumlah 386 perempuan. "Jumlah pelaku kekerasannya sebanyak 365 orang," kata Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi LRC-KJHAM Jawa Tengah Witi Muntari di Semarang, Senin, 4 Agustus 2014.
Dari ratusan korban itu, ujar Witi, ada sepuluh orang yang meninggal dunia. Rinciannya, 2 orang meninggal karena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 6 orang meninggal karena kasus kekerasan dalam pacaran (KDP), 1 korban meninggal karena kasus perkosaan, dan 1 korban akibat kekerasan sebagai buruh migran.
Berdasarkan jenisnya, 83 kasus masuk kategori KDRT dengan 83 perempuan menjadi korban. Sedangkan 65 kasus berupa perkosaan dengan 77 korban, 30 kasus prostitusi dengan 157 korban, 28 kasus KDP dengan 52 korban, 9 kasus trafficking dengan 17 korban, 6 kasus buruh migran dengan 6 korban, dan 1 kasus pelecehan seksual dengan 1 korban.
Witi menyatakan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah tersebar di 31 kabupaten dan kota. Paling banyak terjadi di Kota Semarang dengan 117 kasus, menyusul Kabupaten Semarang dengan 11 kasus dan Kabupaten Wonogiri dengan 8 kasus. Sebagian besar kekerasan itu terjadi di wilayah privat dengan jumlah 176 kasus. "Sedangkan kasus kekerasan yang terjadi di wilayah publik sebanyak 46 kasus," ujar Witi.
Menurut Witi, meski angka kekerasan tinggi, tapi pemerintah tak serius mengatasinya. Witi mencontohkan banyak kabupaten dan kota yang tak serius membuat program penanganan kekerasan terhadap perempuan. Misalnya, di Semarang belum ada standar prosedur pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan.
Di beberapa kabupaten lain malah tidak punya anggaran khusus untuk layanan medis korban perempuan, serta tidak menyediakan bantuan hukum korban kekerasan. "Saat ini banyak kasus kekerasan perempuan tidak tertangani hukum, sehingga pelaku kekerasan perempuan tidak jera."
