Evy Nurlaila, calon TKW menunjukan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang diserahkan pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada "Safari Ramadhan dan Job Fair 2012" di Medan, Sumut, Rabu (25/7). ANTARA/Irsan Mulyadi
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur menyatakan tak segan memecat pegawainya yang terbukti memeras TKI. Pernyataan ini menyikapi inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi Pembarantasan Korupsi dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 26 Juli 2014.
"Saya tak segan-segan memecat pegawai yang terbukti bersalah dan berkomplot dengan mafia pemerasan," katanya saat dihubungi, Rabu, 30 Juli 2014. (Baca: BNP2TKI Bantah Stafnya Terlibat Pemerasan)
Meski demikian, ujar Gatot, tak ada pegawainya yang diciduk KPK pada sidak pekan lalu itu. Padahal saat itu ada sekitar 60 pegawai BNP2TKI yang sedang bergiliran tugas di sana. Namun Gatot juga tak menampik kemungkinan pegawai BNP2TKI terlibat dalam pemerasan. "Kami punya 210 pegawai yang dibagi dalam tiga sif. Tak menutup kemungkinan ada yang terlibat," tuturnya. (Baca juga: KPK: Portir dan Cleaning Service Ikut Peras TKI)
KPK menggelar sidak terkait dengan pemerasan terhadap TKI di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu pekan lalu. Dalam operasi itu, Komisi mengamankan 18 orang, beberapa di antaranya merupakan personel TNI dan kepolisian.
Gatot mengatakan, selama empat bulan kepemimpinannya di BNP2TKI, tak ada pegawainya yang kedapatan memeras. Ia berjanji akan memproses jika ada yang terbukti melanggar aturan.
