Akil Ngamuk karena Keluarganya Tak Bisa Jenguk  

Reporter

Senin, 28 Juli 2014 14:27 WIB

Mantan Ketua MK, Akil Mochtar, sebelum jalani sidang putusan di pengadilan Tipikor, Jakarta, 30 Juni 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar marah besar ketika beberapa anggota keluarganya tidak diizinkan masuk oleh staf Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan Akil sempat menggebrak meja.

Staf Rutan KPK, Setyo Sujarwo, mengatakan Akil marah karena melihat anggota keluarga Bupati Bogor Rachmat Yasin bisa masuk semua untuk menjenguk. Sedangkan anggota keluarga Akil ada yang tidak mendapat izin masuk. "Dalam surat pengantar untuk menjenguk dari pengacara, hanya ada 14 orang yang boleh menjenguk," ujar Setyo di gedung KPK, Senin, 28 Juli 2014.

Setyo menjelaskan, dari 14 nama itu, istri Akil, Ratu Rita, beserta anaknya termasuk di antaranya. Namun anggota keluarga Akil yang lain yang juga turut menjenguk tidak termasuk. Artinya, "Itu sifatnya tambahan, tanpa ada surat pengantar," tutur Setyo. (Baca: Akil Mochtar Diganjar Penjara Seumur Hidup)

Setyo membantah tudingan dianggap mempersulit keluarga Akil untuk menjenguk. Ia mengaku hanya menjalankan prosedur. Menurut dia, mengurus surat pengantar untuk menjenguk tidaklah sulit. Caranya, lewat pengacara, lalu ditujukan ke jaksa.

Pantauan Tempo, gedung KPK dipenuhi keluarga para tahanan yang ingin menjenguk. Apalagi KPK hanya memberi kesempatan menjenguk pada hari pertama Idul Fitri ini. Waktunya pun dibatasi, yakni pukul 10.00-12.00 WIB. (Baca: Anas, Fathanah, dan Akil Batal Salat Idul Fitri di Cipinang)

HUSSEIN ABRI YUSUF



Berita Lainnya:
Begini Jokowi dan Iriana Kencan di Waktu Luang
Pecah Pertempuran, Investigator Batal ke Area MH17
Jokowi Ajak Warga Rekonsiliasi Pasca-Pilpres
Mahfud Md Gagal Umroh Akibat Kisruh Pemilu

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

7 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

16 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

18 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

19 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

21 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya