Pemeras TKI Bertugas di Ditlantas dan Pomdam Jaya  

Reporter

Sabtu, 26 Juli 2014 18:09 WIB

Puluhan aktiivis dari Migrant Care menggelar doa bersama lintas agama bertajuk Save Satinah, di Bunderan HI, Jakarta, (1/4). Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap ketidak seriusan pemerintah dalam melindungi TKI di berbagai negeri. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto membenarkan 18 orang yang diamankan dalam sidak di Bandara Soekarno-Hatta dinihari tadi sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Dia mengatakan hasil sidak yang digelar oleh tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta Kabareskrim Polri itu ada dua orang anggota Polri, satu orang anggota TNI AD, dan sisanya preman. (Baca: Kabareskim: Pemerasan TKI di Bandara Sistematis)

"Oknum anggota antara lain Bripka WD, Brigadir ET, dan RSD," kata Rikwanto melalui pesan singkat, Sabtu, 26 Juli 2014. Bripka WD, ujar dia, merupakan anggota Ditlantas PMJ Polresta Jakarta Barat. Adapun Brigadir ET adalah anggota Polres Kepulauan Seribu. Sedangkan RSD tercatat sebagai anggota Pomdam Jaya.

"Oknum anggota TNI, anggota Polri dan masyarakat yang diduga atau terindikasi sering melakukan percaloan/pemerasan Pemulangan tenaga kerja Indonesia," ujarnya.

Menurut Rikwanto, mereka yang terjaring dalam sidak gabungan di terminal 2-D Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, itu masih menjalani pemeriksaan. "Besok pagi akan disimpulkan hasilnya," kata dia. (Baca: Polisi dan TNI AD Berperan Cari TKI untuk Diperas)

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius mensinyalir calo dan pemeras TKI di Bandara Soekarno-Hatta bersifat sistematis. Suhardi mengakui premanisme di bandara memang masih menjamur. Padahal, premannya dulu sudah berhasil diurai. “Tapi sifatnya parsial,” kata mantan Kapolda Jawa Barat itu.


Dia mengatakan kegiatan sidak ini merupakan masukan yang cukup signifikan sehingga akan rutin dijalankan. “Tidak lagi kebijakan yang sesaat.”

HUSSEIN ABRI YUSUF

Baca juga:

MK Gelar Sidang Gugatan Prabowo-Hatta 6 Agustus
Jokowi Bikin Tim Transisi, Bekerja Setelah Lebaran
Bukti Gugatan Prabowo Masih Divalidasi di DPP PKS
Pemudik di Jalur Tengah Terperangkap Pasar Tumpa

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

3 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

8 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

17 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

17 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

20 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

20 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

23 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya