TKI yang akan mudik dari Kuala Lumpur Malaysia. REUTERS/Samsul Said
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta Angkasa Pura II melakukan inspeksi mendadak untuk mengungkap aksi pemerasan tenaga kerja Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta.
Direktur Utama Angkasa Pura II Tri Sunoko mengatakan pemerasan ini telah berlangsung lama. "Hampir sepuluh tahun," ujarnya di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu, 26 Juli 2014. Namun pihaknya tidak tinggal diam. Ia mengaku beberapa kali menangkap para pelaku pemerasan. Namun mereka tetap kembali melakukan aksinya. (Baca: KPK Sidak ke Soekarno-Hatta, 14 Orang Digelandang)
Inspeksi mendadak itu dilakukan karena ditemukan dugaan indikasi terjadinya pemerasan yang dilakukan sejumlah pihak terhadap para TKI. Sebanyak 18 pelaku pemerasan kemudian diamankan, di antaranya anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan kepolisian.
Kabareskrim Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan, dalam inspeksi mendadak itu, mereka menemukan satu orang turis yang tengah menjadi korban pemerasan. "Kami dapatkan orang asing yang dipaksa pakai jasa taksi gelap dengan tarif selangit," tuturnya.
Menurut ia, selama ini penertiban para oknum pemeras TKI itu sudah dijalankan, tapi tidak maksimal. Bahkan satu pelaku yang bertugas sebagai polisi pernah bekerja di bandara. "Jadi, (pelaku tersebut) punya akses keluar-masuk otoritas bandara, makanya dihadirkan dalam sidak," ujar Suhardi. (Baca: TKI Diperas di Bandara, Angkasa Pura Tak Berkutik)
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan inspeksi mendadak ini untuk melihat apakah proses sistem pelayanan sudah berjalan dengan semestinya. Sebba, dia mensinyalir potensi terjadinya penyelewengan terbuka lebar.
"Kami sinyalir sangat berpotensi terjadi fraud (penyelewengan). Bukan tidak mungkin dalam prosesnya terjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kami kerja sama dengan kepolisian. Tindak pidana umum kita serahkan ke kepolisian. KPK akan backup (dukung)," kata Abraham.
