TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia akan mencegah adanya pergerakan massa secara masif dari luar daerah menuju Jakarta pada saat proses rekapitulasi suara pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli nanti. Tujuannya, antisipasi pengamanan.
"Kami berupaya mencegah bergeraknya massa luar Jakarta ke Ibu Kota," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny Frankie Sompie usai menghadiri sebuah acara diskusi di Cikini, Sabtu, 19 Juli 2014. "Ada beberapa titik yang sudah kami amankan." (Baca: Polri: Dua Kubu Capres Sepakat Deklarasi Damai)
Ada beberapa daerah luar Jakarta yang diprediksi massa pendukung salah satu calon presiden akan datang secara bergerombol ke Ibu Kota pada rekapitulasi suara nanti. Mereka diduga akan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
Di antaranya adalah yang berasal dari Jawa Barat dan Banten. "Karena itu di wilayah Jawa Barat kami sudah tempatkan petugas di tujuh titik pencegatan massa dan dari arah Banten kami tempatkan di tiga titik untuk mencegah massa agar tidak datang ke Jakarta." (Baca: Mahfud: Prabowo Tak Kerahkan Massa pada 22 Juli)
Meski pada pertemuan semalam di kantor KPU kedua capres sepakat tidak akan datang dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, Ronny mengaku pencegahan masuknya massa ke Jakarta ini sebagai upaya antisipasi adanya kerusuhan. "Mereka juga setuju untuk tidak akan mendatangkan massa ke KPU," kata Ronny.
REZA ADITYA
Berita terpopuler:
Penumpang MH17 Punya Firasat Bakal Celaka
MH17 Lewat Dekat Zona Perang Demi Irit BBM?
Tembak Jatuh MH17, Pemberontak Tertawa
Komnas HAM Pastikan Pemanggilan Paksa Kivlan Zen
Ada 11 WNI di Malaysia Airlines MH17
Pesawat Malaysia Airlines Jatuh di Ukraina
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
16 jam lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
17 jam lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
1 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
2 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
3 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya