TEMPO Interaktif, Jakarta:Insiden benturan antara Kapal Republik Indonesia (KRI) Tedung Naga dan Kapal Diraja Rencong milik Malaysia, menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, menunjukan masih lemahnya ketentuan hukum mengenai batas luar Indonesia. "Sampai saat ini aturan itu masih lemah,"katanya disela-sela acara bedah dan peluncuran buku bertajuk Melawan Ketergantungan Pada Minyak Bumi di Wisma Antara siang ini, Senin (11/4). Insiden tersebut terjadi selama sekitar 40 menit, dari pukul 06.50-07.30 waktu setempat, Jumat (8/4). Terjadi tiga kali benturan antar kapal saat KRI berusaha menghalau kapal Malaysia yang berniat masuk ke dalam wilayah patroli Indonesia. Tidak terdapat kerusakan serius yang menimpa KRI akibat benturan ini. Hidayat mengingatkan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merumuskan undang-undang terkait dengan batas luar Indonesia. Alasannya? "Ini masalah kedaulatan Indonesia yang harus dijaga,"ujarnya. Mengenai penyelesaian sengketa Ambalat, menurut Hidayat Nur Wahid, harus diselesaikan melalui meja perundingan. "Sebagai konsekuensi traktat yang harus diikuti Indonesia sebagai bagian dari negara ASEAN,"katanya. Namun, menurut Hidayat, perundingan berjalan tetap didasari bahwa Ambalat merupakan bagian dari Indonesia. Karena selama ini pengelolaan Ambalat ada di tangan Indonesia dan baru pada pertengahan Februari lalu, Malaysia mempermasalahkannya. "Jadi pemerintah jangan sampai lengah. Jangan sampai masalah Sipadan dan Ligitan terulang lagi,"katanya. Rinaldi Dorasman