TEMPO.CO, Bandung - Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK wilayah Jawa Barat Waras Wasisto mengatakan, pihaknya mewaspadai daerah-daerah di wilayah selatan Jawa Barat yang rentan menghadapi kecurangan. "Di wilayah-wilayah selatan itulah kita fokus awasi pelaksanaan Pilpres," kata dia pada Tempo, Selasa, 8 Juni 2014.

Menurut dia, karakteristik daerah di selatan Jawa Barat itu luas dan bertebaran desa-desa dengan jarak antar wilayahnya yang relatif jauh, dan sulit terjangkau. "Karena nggak mudah terjangkau, daerah-daerah pedesaan, pedalaman ini rawan kecurangan," kata Waras.

Dia membandingkan dengan wilayah di pantau utara yang relatif lebih mudah pengawasannya. "Kalau di Pantura, mobilitas orang relatif tinggi. Kontrol komunikasinya mudah. Kalau di Cianjur misalnya dari Takokak ke Cianjur naik ojek Rp 150 ribu, dari Pamijahan ke Kota Tasikmalaya cukup jauh, daerah-daerah ini rawan," kata Waras.

Selain itu, Kabupaten Bogor juga mendapat pengawasan ekstra timnya. Alasannya, daerah itu cukup luas. "Ada pengalaman begini di daerah yang tanda petik terpencil (di Kabupaten Bogor), bisa kompak 1 TPS nyoblos bareng, yang sekarang kasusnya dipidana saat di Pileg. Daerah yang seperti itu kita jaga betul."

Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, lanjut Waras, tim pemenangan Jokowi-JK mengerahkan saksi serta relawan. Setiap saksi yang disebutnya, Guralih, atau Regu Penggerak Pemilih, sudah diterjunkan mengawasi setiap Tempat Pemungutan Suara. Tugasnya, selain mengantisipasi kecurangan juga memastikan pemilh mendapat Surat Pemberitahuan untuk mencoblos.

Selain saksi di dalam TPS, timnya juga dibantu oleh relawan yang bertugas mengawasi daerah luar sekeliling tempat pencoblosan. "Mereka akan bergerak, mobile mengamankansituasi dengan ronda, berjaga, mengantispasi adanya kecuarangan," kata dia.

Hingga saat ini, money politik, ancaman kerusuhan masih sebatas isu. Money politik misalnya, dia baru mendapat laporan di 2 wilayah yakni di Cimahi dan Cirebon. "Ada bagi-bagi uang dan sembako, tapi kebenarannya harus dicek lagi. Kita berharap tim dan masyarakat jangan terpancing isu-isu yang menyesatkan."

KPU dan Bawaslu sebagai penyelengara Pemilu Presiden juga diminta tetap netral. "Saran kita, penyelengara melakukan ini dengan berintegritas, sehingga berlangsung Pemilu yang jujur dan adil, " ucap Waras.

AHMAD FIKRI