Petani Karawang Desak Mabes Copot Kapolda Jabar  

Reporter

Senin, 30 Juni 2014 20:00 WIB

Wargamenghadang tim eksekusi Pengadilan Negeri yang dikawal aparat kepolisian di Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat, 24 Juni 2014. ANTARA/M. Ali Khumaini

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang (Sepetak) berdemonstrasi di depan Mabes Polri pada Senin 30 Juni 2014. Mereka menuntut Kepala kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Karawang AKBP Dady Hartadi dicopot dari jabatannya."Polisi itu harusnya mengayomi bukan malah mengitimidasi petani. 7000 anggota Brigade Mobil (Brimob) bersenjata lengkap menghadapi kami yang hanya membawa cangkul," kata salah seorang pengunjuk rasa, Galih Andreanto dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Senin 30 Juni 2014. (Baca: Sengketa Lahan Karawang Dimenangkan Agung Podomoro)

Petani tersebut menyebutkan polisi sengaja membiarkan 7000 personilnya melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap petani. Intimadasi tersebut berlangsung sejak proses eksekusi lahan hingga sekarang setelah eksekusi. "Petani itu miskin. Tidak ada keberpihakan negara pada petani. Polisi sebagai alat negara malah diperhadapkan dengan rakyat," ujar Galih. (Baca: Petani Karawang Desak Polisi Usut Perampasan Lahan)

Sebelumnya, 24 Juni 2014 terjadi eksekusi lahan sejumlah petani di Karawang yang dilakukan Pengadilan Negeri Karawang dengan dikawal oleh 7 ribu aparat kepolisian. Lahan seluas 350 hektare yang sebelumnya milik petani Karawang dinyatakan oleh PN Karawang statusnya menjadi milik PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) yang telah diakuisisi oleh PT. Agung Podomoro Land.

Ketua Pengadilan Negeri Karawang Marsudin Nainggolan sebelumnya mengatakan kasus sengketa lahan di wilayah Telukjambe, Kabupaten Karawang, antara warga dengan PT SAMP sudah dimenangkan oleh perusahaan dari grup PT Agung Podomoro tersebut sejak 2007. Perkara perdata tersebut telah membuat 48 orang warga kehilangan mata pencarian. "PT SAMP telah memenangkan perkara tersebut mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding hingga kasasi," ujarnya kepada Tempo saat dihubungi, Rabu, 26 Juni 2014.



AMOS SIMANUNGKALIT

Berita Terpopuler:

Titiek: Keluarga Cendana 100% Dukung Prabowo-Hatta
Politikus Ini Masih Sakit Hati kepada Demokrat
Polisi Periksa Saksi Teror di Rumah Kader Demokrat
Gunung Sinabung Meletus, Tidak Ada Korban Jiwa

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

29 menit lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

7 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

22 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya