Deplu Ajukan Revisi Dana Perundingan Sengketa Ambalat

Reporter

Editor

Rabu, 30 Maret 2005 16:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Luar Negeri merevisi jumlah anggaran yang diajukan untuk perundingan menyelesaikan sengketa blok Ambalat di perairan Sulawesi. "Sekitar Rp 7-8 miliar untuk tahun ini," ujar Sekretaris Jenderal Sudjanan Parnohadiningrat, Rabu (30/3). Menurut Sudjanan, revisi alokasi dana ini dibutuhkan menyusul pertimbangan atas perundingan yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia. "Sehari sebelumnya (dalam pertemuan dengan DPR) kami sudah diminta menyerahkan rencana anggaran kepada Panitia Anggaran," ujarnya. Total rencana anggaran yang diberikan Departemen Luar Negeri pada 24 Maret lalu mencapai Rp 60,4 miliar. "Tidak hanya penurunan, tapi revisi total, termasuk rinciannya," ujarnya. Namun, kata Sudjanan, Deplu membutuhkan dana senilai itu karena Indonesia melihat berdasarkan skenario terburuk yang terjadi untuk perundingan dengan Malaysia. "Ketimbang mengajukan kurang, kita susun berdasarkan worst scenario," ujar Sudjanan di sela pertemuan Senior Official Meeting KTT Asia Afrika. Rencana anggaran senilai Rp 60,4 miliar itu dialokasikan untuk sepuluh pos pengeluaran termasuk menyewa pengacara internasional Rp 12,5 miliar. Sedangkan anggaran untuk membayar tim ahli yang dibentuk departemen mencapai Rp 1,4 miliar untuk 40 orang.Perundingan, ujar Sekretaris Jenderal, melibatkan tim teknis antar departemen di Indonesia. "Kami rancang sedetil mungkin antar departemen, apa yang bisa dilakukan dalam perundingan untuk meneguhkan garis kepemilikan Ambalat sebagai blok Indonesia," ujar Sudjanan. Sebelumnya, dengan dana yang diajukan sebesar Rp 60,4 miliar, departemen luar negeri dan tim dari departemen lain memperkirakan perlu mengukur kembali garis batas Indonesia, survai ke blok Ambalat, mengirim orang ke organisasi internasional, dan mencari data dan dokumen. Dia mengatakan, setelah perundingan di Bali 22-23 Maret, tim teknis yang punya mandat selama satu tahun melakukan perundingan dan bisa diperpanjang bila diperlukan, yakin penyelesaian sengketa di Perairan Sulawesi ini bisa diselesaikan lebih cepat. Indonesia sendiri pernah menyelesaikan perundingan perbatasan dengan Vietnam selama 32 tahun. Yophiandi

Berita terkait

Retno Marsudi Bahas Langkah Perlindungan WNI di Tengah Krisis Timur Tengah

2 hari lalu

Retno Marsudi Bahas Langkah Perlindungan WNI di Tengah Krisis Timur Tengah

Retno Marsudi menilai situasi Timur Tengah telah mendesak Indonesia untuk mempersiapkan diri jika situasi semakin memburuk, termasuk pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI Terlibat Pembunuhan di Korea Selatan

5 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI Terlibat Pembunuhan di Korea Selatan

Kementerian Luar Negeri RI membenarkan telah terjadi perkelahian sesama kelompok WNI di Korea Selatan persisnya pada 28 April 2024

Baca Selengkapnya

Otoritas di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Tak Percaya Israel Gunakan Senjata dengan Benar

7 hari lalu

Otoritas di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Tak Percaya Israel Gunakan Senjata dengan Benar

Biro-biro di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak percaya Israel gunakan senjata dari Washington tanpa melanggar hukum internasional

Baca Selengkapnya

Rusia Akan Balas Jika Aset-asetnya Disita Amerika Serikat

7 hari lalu

Rusia Akan Balas Jika Aset-asetnya Disita Amerika Serikat

Kementerian Luar Negeri Rusia mengancam negara-negara Barat akan mendapat balasan tegas jika aset-aset Rusia yang dibekukan, disita

Baca Selengkapnya

WNI Selamat dalam Gempa Taiwan

8 hari lalu

WNI Selamat dalam Gempa Taiwan

Taiwan kembali diguncang gempa bumi sampai dua kali pada Sabtu, 26 April 2024. Tidak ada WNI yang menjadi korban dalam musibah ini

Baca Selengkapnya

IOM Dapat Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI

8 hari lalu

IOM Dapat Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI

IOM merupakan organisasi internasional pertama yang menerima Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award

8 hari lalu

23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award

Sebanyak 23 individu mendapat Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award karena telah berjasa dalam upaya pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

15 hari lalu

Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

16 hari lalu

Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.

Baca Selengkapnya

Menteri Luar Negeri Rusia dan Iran Disebut Saling Kontak Sehari sebelum Serangan Ke Israel

18 hari lalu

Menteri Luar Negeri Rusia dan Iran Disebut Saling Kontak Sehari sebelum Serangan Ke Israel

Sergey Lavrov terhubung dalam percakapan telepon dengan Iran Hossein Amirabdollahian sebelum serangan membahas situasi di Timur Tengah

Baca Selengkapnya