TEMPO Interaktif, Bogor: Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penyimpangan realisasi APDB Kota Bogor tahun 2003-2004 mencapai Rp 18,6 miliar, masih perlu diklarifikasikan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) karena sampai saat ini belum jelas. Yang dimaksud adalah tentang 15 temuan BPK, di bagian mana yang dianggap menyimpang. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Iwan Suryawan, Senin (18/3). "Temuan BPK atas dugaan penyelewenangan dana memangmenjadi perhatian kita tetapi harus dicek dulu apakahrealisasi penggunaan dana itu telah sesuai dengan APBDatau tidak, kami akan melakukan koordinasi dulu denganeksekutif," ujar Iwan Kepada Tempo.Menurutnya, temuan BPK untuk anggaran 2003-2004 diperkirakan pada saat masa transisi kepemimpinan HRIswara Natanegara sebagai walikota Bogor dan pemilihanKepala Daerah yang baru. "Itu baru dugaan. Saya tetap akan berkomunikasi dengan Pemkot Bogor yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran," kata Iwan.Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Muhammad Yusuf. Ia menjelaskan, sampai saat ini belum tahu bentuk laporan temuan BPK, apakah Letter of Management atau temuan hasil audit."Saya harus melihat dulu bentuk temuannya, jadi belumbisa mengomentari," kata Yusuf. Ia mengatakan jika memang temuan hasil audit bisadikatakan dugaan korupsi tetapi jika hanya letter ofmanagement, maka diperlukan klarifikasi atas temuantersebut. Yusuf juga tidak mau berspekulasi apakahuang temuan tersebut terkait dengan kasus dugaankorupsi yang melibatkan Wakil Walikota Bogor, Moch.Sahid.Seperti diberitakan, BPK menemukan 15 temuan dugaan penyimpangan realisasi APBD Kota Bogor anggaran 2003 dan 2004 sebanyak Rp 18,6 miliar. Dari jumlah tersebut Rp 10,8 miliar disebutkan menyimpang dari realisasi belanja DPRD Kota Bogor. Dugaan penyimpangan 2003 sebanyak Rp 325 juta dan anggaran tahun 2004 mencapai Rp 18,3 miliar. Deffan Purnama