Pemerintah Batasi Kuota Jumlah Transmigran  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Kamis, 19 Juni 2014 17:38 WIB

Menakertrans Muhaimin Iskandar. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan kuota transmigran tahun ini dipangkas. Sebab, sebagian anggaran dipakai untuk membenahi infrastruktur di daerah tujuan pengiriman transmigrasi.

"Kalau biasanya bisa di atas 10 ribu kepala keluarga, kali ini di bawahnya," ujarnya di Bandung, Kamis, 19 Juni 2014.

Menurut dia, pengurangan jumlah kuota itu bukan disebabkan oleh pemangkasan anggaran Kementerian untuk menekan defisit APBN. Namun ada kebutuhan lain untuk meningkatkan kualitas infrastuktur, seperti pembangunan jalan dan penyediaan fasilitas air bersih. "Kita ingin semuanya mendapat fasilitas yang memadai, sehingga anggaran pemberangkatan dikurangi," tuturnya.

Anggaran transmigrasi tahun ini sebesar Rp 1,5 triliun berasal dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara dan daerah. Namun Muhaimin tidak merinci anggaran program untuk membangun infrastruktur di lokasi tujuan transmigran. (Baca: Mau Jadi Transmigran? Tunggu 8 Tahun)

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Hening Widiatmoko menyatakan sejumlah daerah masih meminta agar kuota transmigrannya ditambah, salah satunya Pemerintah Jawa Barat. "Peminat program transmigrasi di daerah mencapai puluhan ribu orang, tapi tiap tahun yang dikirim hanya ratusan keluarga."

Dia mencontohkan, pada 2013 hanya 380 keluarga yang ikut transmigrasi dari Jawa Barat, sedangkan tahun ini turun jadi 138 keluarga. "Setiap tahun terus turun," ujarnya. (Baca: Kalimantan Tengah Tolak Transmigran Baru 2013)

Daerah tujuan transmigran juga makin sedikit. Sejumlah daerah yang dulu menjadi daerah tujuan transmigran kini menjadi daerah pengirim. Sumatera, misalnya, kini sudah jenuh. Daerah tujuan transmigran saat ini hanya di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. (Baca: Tahun Ini Ada Lokasi Transmigrasi Baru di Toraja)

AHMAD FIKRI

Terpopuler:
Empat Saksi Penting Hambalang Meninggal, Kenapa?
KPK: Jangan Ada Lagi Menteri Seperti Suryadharma
KPK Berencana Tempuh Jalur Hukum Soal Transkrip
Per 1 Juli 2014, Tigerair Mandala Tak Beroperasi

Berita terkait

Pj Bupati Banyuasin Terima Penghargaan dari Kementerian Desa PDTT

11 jam lalu

Pj Bupati Banyuasin Terima Penghargaan dari Kementerian Desa PDTT

Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam mendapatkan penghargaan karena berperan aktif dalam memfasilitasi penerbitan sertifikat hak milik bagi para peserta transmigran di Kabupaten Banyuasin.

Baca Selengkapnya

Transmigrasi Swakarsa Mandiri Hadir di Kabupaten Banyuasin

47 hari lalu

Transmigrasi Swakarsa Mandiri Hadir di Kabupaten Banyuasin

Transmigrasi dilakukan dengan biaya sendiri, namun berdasarkan bimbingan dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah

Baca Selengkapnya

Bendahara Dinas Transmigrasi Papua Barat Tersangka Korupsi, Uang Dipakai untuk Bagikan THR

50 hari lalu

Bendahara Dinas Transmigrasi Papua Barat Tersangka Korupsi, Uang Dipakai untuk Bagikan THR

Dugaan sementara kerugian keuangan negara akibat korupsi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat itu sebesar Rp 1.074.118.209.

Baca Selengkapnya

KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

25 Januari 2024

KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

KPK menegaskan penetapan tersangka Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman tak ada kaitannya dengan Pemilu

Baca Selengkapnya

Awal Mula 12 Desember sebagai Hari Bhakti Transmigrasi, Ini Peran Sukarno dan Bung Hatta

12 Desember 2023

Awal Mula 12 Desember sebagai Hari Bhakti Transmigrasi, Ini Peran Sukarno dan Bung Hatta

12 Desember sebagai Hari Bhakti Transmigrasi, bagaimana awal mulanya? Berikut 3 dampak program transmigrasi.

Baca Selengkapnya

12 Desember Hari Bhakti Transmigrasi, di Lokasi Mana Transmigrasi Pertama Dilakukan?

12 Desember 2023

12 Desember Hari Bhakti Transmigrasi, di Lokasi Mana Transmigrasi Pertama Dilakukan?

Hari bhakti transmigrasi pada 12 Desember, ini sejarah transmigrasi pertama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

6 September 2023

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

KPK menyebut penyelidikan kasus yang diduga melibatkan Cak Imin dilakukan sebelum deklarasi dia sebagai cawapres. Berikut perjalanan kasusnya.

Baca Selengkapnya

1.000 Mahasiswa UGM akan Diterjunkan di Kawasan Transmigrasi

17 Mei 2023

1.000 Mahasiswa UGM akan Diterjunkan di Kawasan Transmigrasi

Sekitar 1.000 mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) akan diterjunkan untuk melaksanakan program KKN-PPM di kawasan transmigrasi.

Baca Selengkapnya

Bicara Transmigrasi di UGM, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Sebut Cak Imin Calon Presiden

16 Mei 2023

Bicara Transmigrasi di UGM, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Sebut Cak Imin Calon Presiden

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menyebut Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon presiden saat memberi penjelasan soal transmigrasi di UGM.

Baca Selengkapnya

Beri Pembekalan KKN UGM, Mendes Sebut Daftar Tunggu Transmigrasi Lewati 5.000 KK

16 Mei 2023

Beri Pembekalan KKN UGM, Mendes Sebut Daftar Tunggu Transmigrasi Lewati 5.000 KK

Saat ini daftar tunggu warga yang ingin mengikuti transmigrasi khusus Jawa dan Bali sudah lebih dari 5.000 Kepala Keluarga (KK).

Baca Selengkapnya