TEMPO Interaktif, Bandung:Sebentar lagi Bandung akan tambah luas. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat menyetujui pembentukan Kabupaten Bandung Barat sebagai bentuk pemekaran Kabupaten Bandung. "(Persetujuan) ini merupakan rekomendasi dari dewan kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri,"ujar Ketua DPRD Jawa Barat AM Ruslan.Menurut Ruslan, paripurna ini sebagai bentuk responDPRD Jawa Barat terhadap keputusan DPRD KabupatenBandung tentang pembentukan Kabupaten Bandung Baratitu. "Paripurna ini juga sebagai bentuk dukungan darikami agar proses pembentukan Bandung Barat dapat terusdilanjutkan,"katanya.Dukungan itu, juga menyangkut bantuan pembiayaan untuk pelaksanaan masa pemerintahan transisi Kabupaten Bandung selama tiga tahun ke depan. "Selain itu dalam keputusan DPRD Kabupaten Bandung yang diberikan kepada kami, diputuskan Kecamatan Ngamprah sebagai calon ibukotanya,"ujar Ruslan.Wilayah Kabupaten Bandung Barat rencananya akanmencakup tidak kurang dari 15 kecamatan yangsebelumnya termasuk ke dalam pemerintahan KabupatenBandung. Lima belas kecamatan itu adalah KecamatanLembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, Padalarang,Batujajar, Cihampelas, Cililin, Sindangkerta,Cipongkor, Gunung Halu, Rongga, Cipatat, Cipeundeuy,dan Cikalong Wetan. Jika sudah direalisasikan, BandungBarat memiliki pemerintahan sendiri dengan PendapatanAsli Daerah diperkirakan mencapai Rp 50 miliar pertahun.Rencana pemekaran ini tidak sepenuhnya mendapatdukungan. Ratusan warga yang mengaku berasal dariKecamatan Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua,Ngamprah, dan Batujajar mendatangi gedung DPRD JawaBarat, Selasa (22/3) siang. Mereka mengaku keberatanjika bergabung dengan Kabupaten Bandung Barat.Di depan anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, beberapaperwakilan warga mengaku selama ini mereka lebih mudahmengakses layanan publik dari Kota Cimahi. Selain itu,kondisi geografis tempat mereka tinggal selama inilebih dekat dengan Kota Cimahi. Karena itu merekakeberatan jika mereka harus bergabung dengan KabupatenBandung Barat.Sekretaris Komisi A Syaiful Huda mengatakan akanmelaporkan pengaduan warga ini kepada pimpinan dewanuntuk diteruskan ke Gubernur Jawa Barat. "Sebenarnyakami sudah mengirimkan nota pada tanggal 27 Januarilalu agar gubernur memfasilitasi pertemuan antaraPemerintah Kota dan DPRD Kota Cimahi dengan PemerintahKabupaten dan DPRD Kabupaten Bandung,"ujar Huda.Rana Akbari Fitriawan