TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) masih memikirkan berbagai alternatif alokasi dana pendidikan dari kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo di hadapan Komisi X DPR RI kemarin, ini terkait dengan rencana pembebasan biaya program wajib belajar sembilan tahun. "Kami masih belum menemukan skenario final, pembicaraan dengan berbagai pihak sedang berlangsung," ujar Bambang. Pembicaraan ini, menurut Bambang, mengikutsertakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Agama sebagai instansi terkait. "Kami juga mengadakan interaksi dengan Presiden dan wakilnya." Menurut Menteri, untuk tahun ini, sebanyak Rp 11,13 triliun tersedia untuk program wajib belajar. Ini sudah termasuk tambahan Rp 5,6 triliun dari dana kompensasi BBM. Tapi, "Kami sedang memikirkan berbagai dimensi untuk membuat keputusan (pengalokasian)," kata Bambang.Bambang menyebut, menurut taksiran Bappenas, dibutuhkan Rp 49 triliun untuk biaya operasional pendidikan. Selain itu, menurut Bambang, dibutuhkan biaya investasi untuk sekolah-sekolah yang rusak berat Rp 10 triliun ditambah Rp 8 triliun untuk sekolah yang kerusakannya tidak parah. Sedangkan penyelenggaraan Ujian Nasional tahun ini, menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Jati Sidhi, tidak akan memakai dana kompensasi BBM. Melainkan berasal dari anggaran evaluasi Depdiknas. "Dana ini telah dianggarkan sebelumnya, sifatnya dekonsentrasi," ujar Indra. Menurut dia, Depdiknas telah mengalokasikan Rp 249,9 miliar untuk anggaran evaluasi ini. Indra menyatakan, biarpun pelaksanaan Ujian Nasional tidak dianggarkan, dalam tahun ini Depdiknas menganggarkan dana evaluasi. Dana inilah, menurut Indra, yang kemudian dialokasikan untuk Ujian Nasional. Rinaldi D Gultom-Tempo