Tampak Gapura Wringin Lawang, salah satu situs peninggalan Majapahit di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (24/7). Gapura ini berada sekitar 500 meter dari lokasi lahan pembangunan pabrik baja yang dipersoalkan masyarakat. Tempo/ISHOMUDDIN
TEMPO.CO, Mojokerto - Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) bersama Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) mendirikan Mandala Majapahit yang akan diresmikan di balai Dusun Jatisumber, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis sore, 12 Juni 2014. “Mandala Majapahit diharapkan jadi pusat data, informasi, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat sekitar,” kata Direktur Eksekutif BPPI Adrian Perkasa.
Salah satu program pemberdayaan yang akan dilakukan adalah di bidang ekonomi. “Akan didirikan koperasi dan membantu sarana rumah warga untuk homestay bagi turis.” Program pemberdayaan ekonomi ini diharapkan membantu perekonomian masyarakat setempat yang sebagian bekerja sebagai seniman dan perajin patung.
Mandala Majapahit merupakan nama sebutan sebuah wadah yang akan menempati salah satu ruangan di Balai Dusun Jatisumber, Desa Watesumpak. “Juga akan diresmikan Perpustakaan Mandala Majapahit.” Dalam pendirian Mandala Majapahit, selain dengan YAD, BPPI juga bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan Aris Soviyani menyambut baik pendirian Mandala Majapahit. “Program pemberdayaan ekonomi itu bagus, biar ekonomi masyarakat tambah maju.”
Menurut dia, program yang dilakukan BPPI bersinergis dengan pengembangan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Potensi masyarakat yang menunjang cagar budaya juga diperhatikan, termasuk potensi ekonomi.”
Awal Mei lalu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Maridjan juga mengatakan hal yang sama. Menurut Kacung, fungsi pelestarian cagar budaya tak hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah, dan ideologi. “Tapi juga untuk kepentingan ekonomi masyarakat,” tuturnya saat sosialisasi surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penetapan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya nasional.
Menurut dia, potensi cagar budaya diharapkan bisa menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar. “Harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat.”
