Anggota DPR yang Mogok Makan Dilarikan ke Rumah Sakit
Reporter
Editor
Selasa, 22 Maret 2005 19:10 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Jacobus Mayongpadang, anggota Fraksi PDIP yang melakukan aksi mogok makan, Selasa (22/3) dilarikan ke rumah sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat. Sejak Senin siang kemarin, dia mogok makan sebagai bentuk protes terhadap DPR yang tidak berani meminta pemerintah membatalkankenaikan harga BBM. "Apabila dibiarkan, organ dalam tubuhnya bisa rusak, seperti ginjalnya, karena cairan tubuhnya tidak seimbang dan akan memberikan pengaruh buruk," kata Sudigdo Adi, anggota Fraksi PDIP yang juga seorang dokter di gedung MPR/DPR.Sudigdo meminta kepada keluarga untuk membawa Jacobus setelah dia melihat kondisi langsung temannya ini. Sekitar pukul 13.00 WIB, ambulan melarikan Jacobus ke Rumah Sakit PGI Cikini di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.Sebelumnya, sejak Jum'at (18/3), Jacobus dirawat di RS PGI Cikini karena maag kronis. Dia meminta izin kepada dokter untuk menghadiri Rapat Paripurna DPR, Senin (21/3). Sejak mengetahui hasil akhir sidang yang tidak menolak kebijakan kenaikan BBM, dia memutuskan melakukan aksi mogok makan di di ruang wartawan gedung DPR. "Pernyataan sikap DPR dalam Sidang Paripurna menunjukan adanya persengkongkolan legislatif dan eksekutif sehingga mengambil keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat," kata Jacobus, sebelum dibawa ke rumah sakit. Selama melakukan aski mogok makan, dia didampingi istri dan anaknya. Sementara itu Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan aksi Jacobus sebagai sikap pribadi. "Terserah keputusan masing-masing anggota, mau melakukan sikap apapun, fraksi mendukung,"ujarnya. Selain dari rekan se-fraksinya, Jacobus juga mempeperoleh moril dari anggota DPR dari fraksi lain yang datang mengunjunginya.Yuliawati-Tempo
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.