Tommy Soetomo Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero). Tempo/Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Yogyakarta - Penduduk di lokasi yang akan dijadikan bandara baru di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menolak rencana sosialisasi yang akan dilakukan PT Angkasa Pura I. “Kami bersedia menerima sosialisasi apabila hasilnya membatalkan proyek bandara,” ujar Martono, juru bicara Wahana Tri Tunggal (WTT), paguyuban penduduk di lokasi rencana bandara baru di Kecamatan Temon, Rabu, 11 Juni 2014.
Padahal sosialisasi itu dimaksudkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai cara untuk membujuk penduduk agar bersedia direlokasi dari wilayah itu. "Kalau sosialisasi untuk menyukseskan bandara, ya tetap kami tolak," ujar Martono.
Dia mengingatkan bahwa Temon merupakan lokasi wisata. Selain Pantai Congot, juga ada Gunung Lanang yang diyakini ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Keberadaan Gunung Lanang diyakini bertuah oleh warga di sana, sehingga Belanda, pada masa kolonial, tidak bisa masuk ke lokasi itu. "Angkasa Pura sebagai pihak asing juga tak akan bisa masuk," katanya.
Penduduk pun mendesak Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X yang juga dikenal sebagai Raja Keraton Yogyakarta itu menunjuk lokasi lain untuk bandara baru. "Daripada menghamburkan uang untuk proyek yang pasti ditolak, lebih baik Sultan cari tempat lain," tutur Martono.
Martono mengingatkan bahwa ada tujuh lokasi yang sempat disurvei. Meski, hasil uji kelayakan (feasibility study) oleh PT Angkasa Pura I merekomendasikan Desa Glagah hingga Sindutan di Kecamatan Temon sebagai lokasi terbaik untuk bandara. Lokasi lain yang sempat disurvei ada di Bantul dan Gunungkidul. "Sultan enggak mau menyebut lokasi lain karena khawatir ulah spekulan tanah,"ujarnya.
Dia mencontohkan, sejak Temon jadi lokasi calon bandara baru, harga tanah di sana naik sepuluh kali lipat. Tanah yang semula dihargai Rp 100 ribu per meter persegi naik menjadi Rp 1 juta per meter persegi.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan sosialisasi berupa penjelasan tentang lokasi relokasi dan besaran ganti rugi adalah tanggung jawab Angkasa Pura I sebagai pemrakarsa. Pemerintah Kulon Progo hanya melakukan pra-sosialisasi tentang kepastian bandara dibangun di sana dan lokasi relokasi yang masih di wilayah Temon. "Bandara pasti dibangun. Soal ganti rugi, masih nunggu appraisal independen," kata Hasto, yang juga seorang dokter medis.
