TEMPO.CO, Malang - Kemampuan pemerintah mencetak sawah lebih rendah daripada laju konversi lahan pertanian. Rata-rata per tahun, sawah yang dicetak pemerintah hanya 40 ribu hektare. Sedangkan konversi lahan secara nasional mencapai 100 ribu hektare.
Menurut Menteri Pertanian Suswono, konversi lahan 100 ribu hektare melebihi laporan resmi yang diterima Kementerian Pertanian, yakni 60 ribu hektare per tahun. Celakanya, lahan pertanian produktif paling banyak dikonversi menjadi permukiman dan bangunan industri. Konversi lahan ini bisa terjadi karena komitmen pemerintah daerah setempat untuk melindungi lahan pertanian masih sangat lemah.
"Itulah faktanya. Sawah sulit dicetak karena anggarannya terbatas. Yang sangat patut dicemaskan adalah konversi lahan pertanian produktif menjadi bangunan industri atau perumahan," kata Suswono di arena Pekan Nasional XIV Kontak Tani-Nelayan Andalan, Rabu, 11 Juni 2014. (Baca juga: SBY: Kebutuhan Meningkat, Kuatkan Ketahanan Pangan)
Salah satu solusinya, harapan Suswono, seluruh kepala daerah menerbitkan peraturan daerah yang melindungi lahan pertanian teknis agar luasnya tidak terus berkurang. Kewenangan ini ada pada bupati dan wali kota. Solusi lain, pemerintah daerah harus berkomitmen dalam mendukung inovasi dan penerapan teknologi tinggi pertanian.
"Inovasi teknologi pertanian itu penting dikenalkan agar masyarakat tani tetap antusias berkegiatan usaha tani. Mereka bisa menghemat energi dan biaya produksi, sekaligus sebagai upaya mengatasi keengganan generasi muda bekerja di sawah," ujar menteri dari Partai Keadilan Sejahtera itu.
