TEMPO Interaktif, Plembang: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan mempertanggungjawabkan semua keputusan yang dikeluarkan untuk bangsa ini. Hal itu diungkapkan Wapres saat pembukaan Rapat Kerja Daerah Partai Golkar Sumatera Selatan di Palembang, Sabtu (19/3). Menurut Jusuf, yang juga Ketua Umum Parta Golkar, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu kadang terasa pahit seperti kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak. Namun, apapun tindakan yang dilakukan pemerintah saat ini, kata Jusuf, semata-mata bertujuan untuk bangsa dan negara."Tidak ada presiden yang mau fotonya dibakar rakyat sendiri, tidak ada pemerintahan yang mau didemo rakyatnya sendiri, tetapi tidak ada juga pemerintah yang mau membuat negara ini bangrut," katanya. Karenanya, kata Wapres, kebijakan menaikkan harga BBM harus diambil agar di masa depan bangsa ini tidak kesulitan.Jusuf juga mengatakan mengapa kebijakan yang tidak populer ini diambil, sebab jika BBM tidak dinaikkan maka subsidi itu hanya untuk orang-orang kaya yang punya kendaraan. Memang ibu-ibu rumah tangga mengunkan BBM juga tetapi untuk rumah tangga pemerintah tidak menaikkan harga minyak tanah. "Jangan sampai duit itu habis di knalpot saja," ujar Jusuf. Soal persiapan dana kompensasi pengurangan subsidi BBM, Wapres juga mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan data-data mereka yang memang layak menerima dana kompensasi tersebut. "Di daerah semua sedang jalan, dan sebagian daerah sudah selesai pendatannya," ujarnya.Lagipula, kata Jusuf, dana kompensasi ini bukan hal baru, tiga tahun lalu pemerintah juga mengucurkan dana kompensasi, Rp 4,5 triliun. Saat ini, dana kompensasi dua kali lipat yaitu Rp 10,5 triliun.Sementara, Sekjen Partai Golkar Soemarsono mengatakan sikap Partai Golkar terhadap keputusan pemerintah dalam kenaikkan harga BBM ini, bisa memahaminya. Partai Golkar juga meminta agar transparansi penyaluran dana kompensasi diperjelas dan tidak tumpang tindih sehingga tidak salah sasaran. Arif Ardiansyah