TEMPO.CO, Surabaya- Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusala mengaku kesulitan menepati batas akhir pembayaran ganti rugi kepada korban semburan lumpur Lapindo yang diberikan Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

BPLS memberi tenggat Minarak sampai 30 Juni 2014 agar membayar ganti rugi kepada korban lumpur yang berada di dalam peta area terdampak. "Kami tidak mungkin bisa melunasi sesuai deadline, karena perusahaan kami belum ada uang," kata Andi saat dihubungi Tempo, Rabu, 4 Juni 2014.

Menurut Andi, perusahaannya tidak akan menutup-nutupi masalah pembayaran ganti rugi yang masih menyisakan tiga ribu berkas dengan nominal sekitar Rp 780 miliar. Menurut Andi, kalau Lapindo ada uang, pasti langsung membayar tanpa harus diberi tenggat oleh BPLS.

Andi mengatakan, dari berkas yang terkumpul sebanyak 13.200, 10 ribu berkas sudah diselesaikan dengan total pembayaran lebih dari Rp 3 triliun. Nominal ganti rugi tiap-tiap berkas, kata Andi, bervariasi, dari yang masih sisa Rp 1 juta sampai Rp 1 miliar. "Kalau perusahaan tidak ada uang, mau bagaimana lagi?" ujarnya.

Andi akan berkoordinasi dengan BPLS untuk meminta perpanjangan tenggat. Ia berharap selama perpanjangan waktu tersebut perusahannya bisa mengumpulkan uang. "Intinya, kami akan minta perpanjangan waktu," katanya. (Baca: SBY Sentil Lapindo, Ical: Itu Normatif)

Disinggung soal dana talangan dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo melalui Bank Jatim, Andi menyatakan pesimismenya. Sebab mereka menganggap Minarak tidak akan bisa mengembalikan dana talangan itu. "Sudah lama mereka menganggap kami tidak capable," katanya.

Menurut Andi, Minarak tidak mengharapkan dana talangan dari siapa pun, termasuk pemerintah, karena usahanya meminta bantuan dana talangan tidak pernah ditanggapi. Sampai sekarang pun, ujar Andi, dana talangan itu sulit mengucur. "Jadi kami hanya bisa menunggu hingga perusahaan ada uangnya," katanya. (Baca: Ganti Rugi Tak Jelas, Korban Lapindo Mengamuk )

MOHAMMAD SYARRAFAH

Berita Terpopuler:
Hal yang Akan Terjadi Jika Jins Tak Pernah Dicuci
Ditabrak Kereta, Direktur BNPB Kritis
Rekening Dana Kampanye Jokowi Hanya Tiga
SBY Sebut Kinerja Sepuluh Kementerian Buruk