Agung Laksono Bertele-tele Sidang Ricuh Lagi

Reporter

Editor

Rabu, 16 Maret 2005 18:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sidang paripurna akan melanjutkan pembahasan yang belum selesai, yakni menentukan pilihan antara opsi melanjutkan pembahasan kebijakan kenaikan BBM dalam komisi gabungan VII, XI dan panitia anggaran, atau persetujuan adanya pernyataan sikap dewan untuk menolak atau menerima kebijakan kenaikan BBM. "Tadi belum ada pengambilan keputusan sehingga akan dilanjutkan dengan pemebahasan terhadap pilihan-pilihan dari rapat konsultasi,"ujar Ketua DPR, Agung Laksono, Rabu (16/3). Agung menyatakan, sidang akan dilanjutkan pada pukul 19.00 WIB. Sidang sebelumnya diskors karena sidang paripurna mengalami kericuhan. Menurut Agung, dalam kericuhan tadi, terdapat upaya-upaya untuk memukul dirinya. “Ada upaya-upaya untuk memukul, tetapi saya tidak kena. Ini sesuatu yang tidak pada tempatnya,” ujarnya. Dikatakan Agung, kericuhan dalam sidang DPR akan ditindaklanjuti dalam pembahasan tata tertib di badan kehormatan. “Sebagai upaya untuk mendewasakan,” katanya. Sementara itu, Zainal Ma'arif melontarkan pernyataan yang berbeda dengan Agung. Dia menyatakan sidang akan dilanjutkan dengan voting menentukan sikap dewan dalam menerima atau menolak kebijakan kenaikan BBM. "Opsi diambil karena suasana rapat panas dan tidak kondusif," ujarnya. Menurutnya, voting akan langsung dilaksanakan tanpa perlu ada konsultasi dari para pimpinan fraksi. Puluhan anggota dewan menggerumuni meja pimpinan sidang setelah palu diketuk untuk memutuskan dilakukannya voting, apakah akan voting (opsi B) atau menyerahkan sikap pada Alat Kelengkapan Sidang (opsi A) yaitu Komisi VII, Komisi IX dan panitia anggaran. Rusuh itu berlangsung selama 10 menit hingga Agung Laksono menskors sidang pada 16.35 WIB. Sejak dimulai pada 15.30 WIB, sidang hanya berputar-putar pada masalah memilih opsi A atau opsi B. "Kita seperti orang beronani," kata Permadi dari Fraksi PDIP mengkhawatirkan sidang akan berulang-ulang di konsultasi pimpinan fraksi dan sidang paripurna. Menurut Yoseph Umar Hadi dari Fraksi PDIP, "Opsi A sudah tidak bisa diambil karena pemerintah telah menaikan BBM secara sepihak maka yang tinggal hanya opsi B, menerima atau menolak kenaikan BBM."Beberapa fraksi antara lain Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Amanat Nasional dan Golkar mengadakan rapat terpisah. Ketua FKB Ali Masykur Musa mengatakan, "Karena situasi belum tentu ada keputusan maka pembicaraan tentang pilihan opsi akan dibicara ulang," katanya.Ali mengharapkan pimpinan sidang arif merumuskan opsi. Sidang paripurna sendiri akan dilanjutkan pada pukul 19.00 WIB malam ini.Yuliawati/Ibnu Rusydi

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

11 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya