Punya Rp 46 T, Chairul Tanjung Belum Lapor ke KPK

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Rabu, 28 Mei 2014 16:39 WIB

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memberi ucapan selamat kepada Chairul Tanjung usai dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian baru oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, (19/5). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengaku belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut konglomerat pemilik Trans Corp ini, laporan itu belum selesai. (Baca: Chairul Tanjung Janji Tak Bisa Disuap)

Pada 16 Mei 2014, Chairul diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi menteri menggantikan Hatta Rajasa yang mundur karena maju sebagai calon wakil presiden. "Nanti akan diserahkan karena itu kewajiban," katanya di KPK, Rabu, 28 Mei 2014. (Baca: SBY Lantik Chairul Tanjung Jadi Menko Perekonomian)

Namun Chairul belum mau mengungkapkan jumlah harta yang dia punya. "Nanti kalau sudah diserahkan saya akan adakan konferensi pers," ujarnya. Chairul tiba di KPK pada pukul 15.00 WIB. Mengenakan batik dan celana hitam, Chairul menumpang sedan Lexus B-171-INI.

Pada November 2013, Chairul tercatat menndapat predikat orang terkaya kelima di Indonesia versi majalah ekonomi, Forbes. Dia diperkirakan memiliki kekayaan bersih sekitar US$ 4 miliar atau kira-kira Rp 46 triliun. Kekayaan Chairul melesat ketimbang Maret 2013 yang menurut Forbes mencapai US$ 3,4 miliar. (Baca pula: Sokong Demokrat, Isi Dompet CT Rp 46 Triliun)

Menurut Forbes, pria berusia 51 tahun itu mendapatkan kekayaan terbesarnya dari gergasi media, yakni Trans Corp, yang menguasai Trans TV, Trans 7, dan Transvision (dulu Telkomvision). Chairul juga mengendalikan saham di Bank Mega, Carrefour Indonesia, dan sejumlah gerai waralaba seperti Mango dan Versace.

MUHAMAD RIZKI | BC

Berita utama:
Enam Kriteria Presiden Ideal Menurut Komnas HAM
Dibandingkan Prabowo, JK: Saya Tak Perlu Baret
Disebut Non-Muslim, Jokowi Pidato dengan Selawat

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

2 hari lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya