TEMPO Interaktif, Jakarta:Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjanji menegaskan sikap penolakan terhadap kebijakan kenaikan BBM dalam pembahasan APBN Perubahan (APBNP). "PPP tetap menolak kebijakan kenaikan BBM, namun mekanismenya tidak melalui paripurna,"kata Endin J. Soefihara, ketua Fraksi PPP di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Rabu (16/3). Pernyataan itu sekaligus menolak anggapan fraksi partai berlambang ka'bah melemah dengan menerima kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM. Menurut Endin, sikap penolakan PPP tidak melalui rapat paripurna karena bukan merupakan domain kewenangan DPR. "Domain kewenangan DPR ada di dalam pembahasan APBN Perubahan, dan PPP akan menegaskan penolakan kebijakan BBM dalam pembahasan APBN Perubahan,"ujarnya.Sidang paripurna, menurut Endin, hanya dapat berupa pemaparan pandangan fraksi dan tidak perlu adanya pengambilan sikap institusi. Endin juga menegaskan pernyataan sikap Fraksi PPP dalam paparan di rapat paripurna tidak mendapat intervensi darimanapun. "Hari Jumat minggu kemarin, Hamzah Haz memang bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetapi tidak ada kaitannya sama sekali dengan sikap fraksi dalam rapat paripurna,"katanya.Rapat konsultasi atau lobi-lobi antar pimpinan fraksi DPR masih terus berlangsung sejak dimulai pada pukul 11.00 WIB. Dalam rapat konsultasi ini dibahas mengenai opsi adanya pengambilan sikap institusi antara menerima atau menolak kebijakan kenaikan harga BBM atau opsi tindak lanjut pembahasan rapat paripurna dalam komisi khusus. Rapat konsultasi antar pimpinan fraksi ini merupakan kelanjutan dari rapat konsultasi antar pimpinan fraksi yang terjadi semalam.Yuliawati