TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung alot. Fraksi PKB, PKS, PBR, dan PDS tetap ngotot agar harga bahan bakar minyak (BBM) diturunkan lagi seperti semula. Ketiga fraksi ini secara tegas meminta kenaikan dibatalkan sampai proses pembahasan di DPR diselesaikan. Bahkan, Fraksi PDIP memilih wak out, karena usulannya agar rapat berlangsung terbuka ditolak. Menurut Rama Pratama, wakil Fraksi PKS dalam rapat itu, Fraksi PAN, dan PPP, yang sebelumnya menolak kenaikan, belum juga tegas bersikap. ?Penjelasan mereka muter-muter,? ujarnya kemarin di sela-sela rapat di gedung parlemen, Jakarta. Kata dia, sikap yang tegas juga ditunjukkan Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Bintang Pelopor Demokrasi. Namun, ketiga fraksi ini bersikap mendukung langkah pemerintah. Usai rapat, Presiden menyatakan tak akan mengubah kebijakannya. Menurutnya, rapat konsultasi bersifat saling memberikan pendapat saja. ?Posisi malam ini tiak memasuki wilayah ada tidaknya perbuahan kebijakan pemerintah.? Presiden mengatakan, pemerintah telah menjelaskan kepada Dewan secara lebih lengkap tentang perlunya menaikkan harga BBM, serta mekanisme yang ditempuh untuk mengatasi dampak yang timbul. Pemerintah juga telah menyerap pendapat di Dewan.Adapun Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, hari ini Dewan akan mengadakan rapat paripurna dengan agenda antara lain melaporkan hasil rapat konsultasi ini. ?Tapi rapat paripurna tidak akan menarik kesimpulan. Hasil rapat akan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi terkait,? ujarnya.Pemerintah cukup serius menghadapi rapat ini. Sidang kabinet sampai diadakan 2 kali, Jumat (11/3) dan kemarin pagi. Dalam rapat konsultasi, Presiden juga membawa serta Wakil Presiden Jusuf Kalla, tiga menteri koordinator, seluruh jajaran menteri di bidang ekonomi, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, dan Mesesneg.Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI-P Jacobus Kumarlo Mayongpadang menjelaskan, sebenarnya di dalam rapat, Fraksi PKB dan Fraksi PDS mengusulkan hal yang sama dengan fraksinya. Namun belum sampai Presiden menanggapi, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PBR, dan Fraksi PAN menolak usulan rapat diadakan terbuka. PDI-P lebih kecewa ketika pemimpin DPR sama sekali tidak menanggapinya. "Sangat disayangkan DPR seperti DPR masa Orde Baru, tidak menginginkan perubahan," kata Mayongpandang tak lama setelah keluar dari ruang rapat bersama wakil Fraksi PDIP lainnya, Gayus Lumbun, dan I Made Urip. Dalam rapat, PDI-P juga meminta DPR memberikan pandangan terlebih dulu soal kenaikan BBM. Mereka pun menolak ada keterangan pers bersama antara pemerintah dan DPR. Semua keinginan ini juga tidak dipenuhi. Menanggapi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum rapat mengatakan, fraksi-fraksi yang menolak tidak memiiki alasan yang kuat. Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan, dua mantan presiden yang berasal dari fraksi-fraksi penolak, yakni Presiden Abdurrahman Wahid (PKB) dan Megawati Soekarnoputri (PDIP), juga mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Dia tak mau berspekulasi bahwa fraksi-fraksi mengambil sikap menolak agar usulan kenaikan gaji anggota Dewan disetujui pemerintah. Menurutnya, jika kenaikan gaji terjadi, hal itu tidak berhubungan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kalla menjelaskan lagi, pemerintah menaikkan harga karena minyak di pasaran internasional telah naik tinggi. Selain itu, UU APBN 2005 mengatur bahwa besaran subsidi BBM hanya sekitar Rp 19 triliun. ?Untuk mencapai hal ini tentu tidak mudah,? ujarnya seraya mengingatkan, besaran nilai subsidi masih jauh diatas batas yang ditetapkan, yaitu sekitar Rp 35 triliun.Yuliawati/Tri Susanti/Manan/Purwanto/Budi Riza
Berita terkait
10 Negara dengan Harga BBM Paling Murah, Indonesia Termasuk?
10 hari lalu
Berikut ini daftar negara dengan harga BBM paling murah di dunia, ada yang hanya dijual Rp467 per liter. Apa Indonesia termasuk?
Baca SelengkapnyaHarga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
16 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Dua Bulan Pertamina Tahan Kenaikan Harga BBM, Terungkap Pertamax Palsu di Empat SPBU Pertamina
33 hari lalu
Nicke Widyawati mengatakan Pertamina tidak hanya mengejar keuntungan. Sudah dua bulan perusahaan menahan kenaikan harga BBM.
Baca SelengkapnyaDua Bulan Tahan Harga BBM, Bos Pertamina: Bukan Cuma Cari Untung
33 hari lalu
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan mengatakan Pertamina menahan harga BBM dengan mempertimbbangkan kondisi daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaBBM dan Listrik Tak Naik Sampai Juni 2024, Ekonom: Sudah Tepat, Banyak Faktor Perlu Dipertimbangkan
56 hari lalu
Harga BBM dan listrik dipastikan tidak naik hingga Juni 2024. Ekonom menyebut langah tepat karena kenaikan minyak dunia baru dua persen.
Baca SelengkapnyaHarga BBM Dipastikan Tak Naik hingga Juni 2024, Ini Pernyataan Jokowi, Airlangga, Erick Thohir, hingga Pertamina
56 hari lalu
Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi ataupun nonsubsidi tak naik hingga Juni 2024. Apa sebabnya dan bagaimana konsekuensinya?
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
59 hari lalu
Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?
Baca SelengkapnyaPertamina Tahan Harga BBM Nonsubsidi, Pemerintah Bantah Intervensi
1 Maret 2024
PT Pertamina (Persero) kembali menahan harga BBM (bahan bakar minyak) nonsubsidi bulan ini. Pemerintah membantah adanya intervensi ke BUMN tersebut.
Baca SelengkapnyaDefisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM
26 Februari 2024
Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan
24 Februari 2024
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini
50 detik lalu
