Besok, Kepastian Dana Pemilihan Kepala Daerah Diumumkan.

Reporter

Editor

Senin, 14 Maret 2005 15:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf mengatakan bahwa jumlah dana untuk pemilihan kepala daerah pada Juni 2005 akan dipastikan dalam rapat dengan kerja Komisi II DPR, yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pada Selasa (15/3).Ia mengaku yakin dana yang dianggarkan akan mencukupi kebutuhan. "Untuk pemilihan pada 2005 dananya dari APBN dan APBD, tapi untuk pemilihan pada 2006 dan seterusnya dananya dari APBD," kata Ma'ruf di Departemen Dalam Negeri, Senin (14/3).Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri melantik Gubernur Sumatera Barat periode H. Mochamad Thamrin --- menggantikan H. Zainal Bakar yang diberhentikan secara hormat. Thamrin akan menjabat hingga ada gubernur baru hasil pemilihan pada Juni.Ma'ruf merahasiakan langkah antisipasi jikan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil terhadap sejumlah aturan tentang pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sambil tersenyum ia mengatakan, Perinciannya masih dirahasiakan. Mengenai kritik terhadap anggaran yang diajukan Desk Khusus Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menurut dia, masalahnya hanya soal komunikasi. Desk Khusus baru menyampaikan anggaran secara umum, pada Selasa (15/3) malam baru disampaikan detilnya kepada DPR. ibnu rusydi - tnr

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

7 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

10 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

48 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

54 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya