Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Capres PDIP Joko Widodo, saat memberikan hak pilih dalam pemilihan legislatif di TPS 35, di Kebagusan, Jakarta Selatan (9/4). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menggelar rapat koalisi pada Rabu, 15 Mei 2014 di kantor pusat partai itu, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rapat yang dipimpin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu bakal dihadiri rekan koalisi, yakni ketua umum dari Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Membicarakan tentang calon wakil presiden," kata Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo di Sidang Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang pada Senin, 12 Mei 2014. Namun, ia mengaku tak tahu apakah calon wakil presiden akan dideklarasikan pada hari itu juga. "Masyarakat sabar sebentar," ujarnya.
Nama mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla sempat mencuat sebagai calon wakil presiden terkuat yang akan mendampingi Jokowi, calon presiden dari PDIP. Namun, pekan lalu JK--panggilan Jusuf Kalla--tersaingi oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad yang datang menemui Jokowi di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dan di Kota Makassar pada Ahad pekan lalu.
Meski demikian, Jokowi mengatakan calon pendampingnya bisa saja bukan Kalla atau Abraham. Tokoh lain yang masuk daftar pendek Mega dan Jokowi adalah mantan KSAD Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu. (Baca: Kalla: Jokowi Tak Punya Kewenangan Pilih Cawapres)
Adapun kubu pro-Jokowi di Partai Persatuan Pembangunan harus menelan pil pahit karena mayoritas pengurus daerah menginginkan partai Kabah menyokong Prabowo Subianto dalam rapat Pimpinan Nasional PPP yang berakhir pada Senin dinihari, 12 Mei 2014 di Jakarta.
Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dukungan berpaling dari Jokowi bisa jadi karena pengurus daerah melihat tak ada kepastian Jusuf Kalla bakal ditetapkan menjadi calon wakil presiden untuk Jokowi. "Para pendukung Jokowi berbeda-beda prediksinya soal siapa cawapres Jokowi," kata Lukman kepada Tempo pada Senin, 12 Mei 2014. (Baca: Ini Alasan PPP Batal Dukung Jokowi)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
