Boediono Bersaksi Besok, Ruang Sidang Diberi AC

Reporter

Editor

Anton William

Kamis, 8 Mei 2014 08:26 WIB

Wakil Presiden Boediono saat melakukan olahraga di lokasi jogging track Hotel Borobudur, Jakarta, (22/03). Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengongkosi pengadaan sejumlah fasilitas khusus di Pengadilan Tindakan Korupsi Jakarta demi menyambut Wakil Presiden Boediono yang akan bersaksi untuk kasus dugaan korupsi Bank Century, Jumat besok. "Pengadilan Tipikor menyampaikan permintaan kepada KPK, dan KPK melakukan permintaan itu," ujar juru bicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers, Rabu, 7 Mei 2014.

Menurut Johan, KPK menyewa sejumlah pendingin udara untuk sidang tersebut. "Karena katanya (ruang sidang) panas, AC rusak," tutur dia. Johan tidak mengungkap jumlah uang yang harus dikucurkan KPK untuk penambahan fasilitas itu. "Saya tidak tahu berapa." Ia mengatakan KPK juga mengkoordinasikan pengamanan Boediono bersama Pasukan Pengamanan Presiden dan Kepolisian.

Johan mengaku tak tahu apakah KPK menyediakan fasilitas khusus lain untuk Boediono. Namun dalam pantauan Tempo, kemarin Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga ketambahan sejumlah sofa, televisi 63 inci, serta proyektor berikut layarnya.

Sebelumnya, hakim Matheus Samiaji mengatakan pihaknya akan menambah pendingin ruangan untuk persidangan Boediono. Menurut dia, suhu ruangan Pengadilan Tipikor terlalu panas. Padahal, persidangan Jumat nanti akan mendatangkan simbol negara. "Sidang Kamis paling lambat sampai pukul 13.00 atau 14.00, karena mau disulap lokasinya," ujar dia. (Baca: Demi Boediono, Sidang Tipikor Selesai Lebih Cepat).

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya bersama mantan Gubernur BI Boediono dan sejumlah petinggi bank sentral lainnya melakukan korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek untuk Bank Century. Kebijakan FPJP disebut merugikan keuangan negara Rp 689,39 miliar. Sedangkan proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik merugikan negara Rp 6,7 triliun. (Baca: Bailout 6,7 T, Sri Mulyani: Saya Bisa Mati Berdiri).

BUNGA MANGGIASIH

Terpopuler:
Bangun Tidur, Bupati Bogor Dicokok KPK
Hukum Syariah Aceh Disorot Media Internasional
Alasan Negara Timur Tengah Suka Fortuner Indonesia
Soal Investasi Asing, Jokowi Tangkis Serangan SBY



Berita terkait

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

3 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

3 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

7 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

8 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

8 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

11 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

12 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

15 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

19 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya