Hari ini, Asia-Pasifik Bahas Recovery Aset Korupsi  

Reporter

Senin, 5 Mei 2014 03:59 WIB

Ratusan massa gabungan yang tergabung dalam Koalisi Antikorupsi Pertanahan (KAKP) saat menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, (11/2). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Yogyakarta - Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan negara se-Asia-Pasifik untuk membahas pemulihan aset negara dalam kasus korupsi.
Pertemuan penegak hukum ini dilaksanakan Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, pada 5-6 Mei 2014.

"Indonesia dalam hal ini, Kejaksaan Agung menjadi tuan rumah," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Purwanta Sudarmadji, Ahad 4 Mei 2014. (Baca: Uang Hasil Korupsi Bisa untuk BLSM Selama 3 tahun)

Alasan pertemuan ini, kata dia, karena dalam kasus korupsi, uang hasil rasuah itu sering dilarikan ke luar negeri. Modus melarikan aset hasil tindak pidana korupsi ini jamak terjadi di setiap negara.

Para koruptor, dia melanjutkan, melarikan aset ke luar negeri karena dianggap akan mempersulit penegak hukum untuk mengejar dan mengembalikan aset hasil korupsi itu.

"Negara-negara di Asia-Pasifik telah berkomitmen untuk mengembalikan aset-aset yang dilarikan keluar negeri ke negara asal," kata Purwanta.

Delegasi-delegasi yang akan mengikuti pertemuan dua hari itu adalah dari Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Cina, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Dalam pertemuan ini akan dibahas upaya menjalin kerja sama dan komitmen bersama soal pemulihan aset negara.

Acara semacam ini, kata dia digelar setiap tahun bergiliran antarnegara-negara Asia-Pasifik. Dikarenakan masing-masing negara mempunyai kendala dalam pengembalian aset negara yang dilarikan ke luar negeri.

Sebab, aset atau dana yang besar hasil dari suatu kejahatan korupsi maupun perdata, banyak yang dilarikan atau dipindahkan ke luar negeri. "Sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyita atau mengembalikan aset itu," ujarnya. (Baca juga: Penyumbang Masjid Hasil Korupsi Divonis 14 Bulan)

MUH SYAIFULLAH

Berita Terpopuler:
Peresmian Rajawali Televisi Dihadiri SBY-JK
Abraham Samad: Serakah, Gaji Selangit Masih Korup
Jokowi Tunjuk Khofifah Jadi Jubir dalam Pilpres
Ingin Ubah Persepsi, B-Channel Ganti Nama Jadi RTV

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

8 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

3 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

4 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya