TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi memaparkan sejumlah program di bidang pendidikan di Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2014. Jokowi mengatakan kewajiban negara memenuhi hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. “Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan dengan tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,” kata Jokowi melalui siaran pers yang dikirim lewat Media Centre, Jumat, 2 Mei 2014.
Menurut Jokowi, pendidikan nasional sebagai proses pembangunan karakter bangsa. Pendidikan, ujarnya, menuju revolusi mental dari kebodohan dan keterbelakangan. Karena itu, Jokowi menjanjikan sejumlah program seperti meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas, dari 7,92 tahun pada awal tahun 2011 menjadi 12 tahun pada tahun 2019.
“Menurunkan angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun menjadi 2,90 persen selama lima tahun,” ujar Jokowi. Saat ini, 5,30 persen penduduk Indonesia masih buta huruf. Selain meningkatkan mutu pendidikan mulai pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, Jokowi juga menjanjikan perluasan program pendidikan usia dini.
Bila menjadi presiden, Jokowi bertekad menurunkan ketimpangan partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, sosial, dan ekonomi antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Bahkan, katanya, ada hibah dan pinjaman ringan jangka panjang untuk program S1, S2, dan S3 dalam negeri dan luar negeri di luar program beasiswa.
Ihwal kesejahteraan pengajar, Jokowi berjanji meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga hononer. “Jadi tak benar kalau akan menghapus tunjangan sertifikasi guru,” ucap Gubernur DKI Jakarta ini. Guru yang di daerah terpencil, terluar, dan pedalaman justru mendapatkan tunjangan khusus.
Sebelumnya, beredar isu di linimasa bahwa tunjangan guru akan dihapus bila Jokowi menjadi presiden. Isu ini juga disebarkan lewat pesan pendek oleh nomor yang tak dikenal. Isinya sebagai berikut, “Jokowi akan menghapus sertifikasi guru dan BLT karena dianggap menghambur-hamburkan uang negara. Maka yang merasa dirugikan silahkan memilih calon presiden yang lain, hidup PGRI.”
SUNDARI
Berita Lain:
Buruh Perusahaan Prabowo Tagih Tunggakan 4 Bulan Gaji
Dosa Hary Tanoesoedibjo pada Hanura
5 Kebiasaan yang Menyebabkan Perut Buncit
Terungkap, Moyes Kecewa Berat pada Bintang MU Ini
Berita terkait
Apa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?
3 menit lalu
Presiden Jokowi dan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menyambut baik pembentukan presidential club.
Baca SelengkapnyaKabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri
47 menit lalu
Prabowo Subianto aktif membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru
53 menit lalu
Apa kata Jokowi mengenai wacana penambahan menteri di Kabinet Prabowo hingga partai baru setelah tidak dianggap PDIP.
Baca SelengkapnyaJerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang
1 jam lalu
Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta
2 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club
11 jam lalu
Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan
Baca SelengkapnyaJerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden
11 jam lalu
Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi
11 jam lalu
Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.
Baca SelengkapnyaTerkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup
13 jam lalu
Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.
Baca SelengkapnyaDaftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini
14 jam lalu
Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.
Baca Selengkapnya