Sejumlah pengunjuk rasa dari Federasi Serikat Pekerja Independen membawa spanduk dan tulisan "Negara Telah Lupa", saat berunjuk rasa memperingati Hari Buruh, di Semarang, Jateng, Selasa (1/5). ANTARA/R. Rekotomo
TEMPO.CO, Semarang - Aktivis buruh menuding terdapat 90 persen pekerja di Jawa Tengah yang tak bisa melakukan libur saat peringatan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei. Para pekerja dinyatakan lembur karena perusahaan mendapatkan izin dari pemerintah daerah.
"Data konkret 90 persen berada di industri yang saat ini tetap beroperasi," kata koordinator aksi Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah, Nanang Setiyono, saat melakukan aksi mimbar bebas di Taman Budaya Raden Saleh, Kota Semarang, Kamis, 1 Mei 2014.
Ia menyatakan masih adanya pekerja yang tak libur itu bisa dibuktikan ke kantor dinas tenaga kerja di daerah yang selama ini mengeluarkan izin ke perusahaan. "Itu bisa dicek karena izin lembur telah dikeluarkan dinas tenaga kerja," Nanang menambahkan.
Secara tegas Nanang mengaku kecewa terhadap pemerintah yang telah mengeluarkan izin mempekerjakan karyawan saat hari libur nasional ini. Ia menuding pejabat dinas tenaga kerja telah menyalahgunakan kekuasaan.
Dalam aksinya memperingati Hari Buruh Kamis ini, Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah menyatakan sikap menentang kebijakan yang tak berpihak pada rakyat. Mereka juga menuntut peraturan gubernur yang mengatur mekanisme pengupahan. "Itu sesuai kontrak sosial dengan buruh yang dilakukan oleh Gubernur Ganjar Pranowo," katanya.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Agung Wahono tak memungkiri tudingan masih banyak perusahaan yang mempekerjakan buruhnya saat libur nasional Hari Buruh. Menurut Agung, pekerja yang seharusnya libur tetap dihitung lembur. "Kami tak bisa meliburkan, tapi tetap mempekerjakan yang dihitung lembur," kata Agung.
Kebijakan itu banyak dilakukan oleh perusahaan yang proses produksinya dilakukan secara terus-menurus dengan sif atau pergantian sebanyak tiga kali selama 24 jam. "Kami juga tak perlu izin ke dinas tenaga kerja," kata Agung.
Ia menjelaskan pemberlakuan sistem lembur juga dilakukan saat libur nasional di luar peringatan hari buruh.
Walikota Hendi Teruskan Aspirasi Buruh Lewat APEKSI
3 Mei 2021
Walikota Hendi Teruskan Aspirasi Buruh Lewat APEKSI
Walikota Semarang menyampaikan kekhawatiran para pekerja terkait UU Cipta Kerja. Antara lain sistem kerja kontrak, praktik outsourcing, dan waktu kerja yang eksploitatif
