Kasus E-KTP, KPK Geledah Ruang Direksi PT LEN

Reporter

Editor

Anton Septian

Selasa, 29 April 2014 21:55 WIB

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). ANTARAA/Seno S.

TEMPO.CO, Bandung - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengggeledah sejumlah ruangan di lantai dua gedung kantor PT LEN Industri di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa 29 April 2004. Lantai dua adalah area ruangan direksi, termasuk direktur utama, serta staf keuangan dan arsip.

Juru bicara PT LEN, Dadi Meysuhadi, membenarkan adanya penggeledahan di lantai dua kantornya. Cuma dia mengaku tak mengetahui persis berapa ruangan dan apa saja yang ditelisik tim penyidik.

"Yang jelas di lantai dua itu ada empat ruang direksi, termasuk ruang direktur utama. Ada ruangan management system operation, ruang akuntansi, ruang keuangan, SPI (sistem pengawasan internal). Juga ruangan arsip yang menyatu dengan ruang keuangan,"ujarnya saat dihubungi, Selasa malam 29 April 2014.

Dadi mengatakan penggeledahan disaksikan Direktur Utama PT LEN Abraham Mose. "Selain Pak Dirut, tadi semua direksi juga ikut menyaksikan dan mendampingi tim KPK. Saya sendiri tadi diam di lantai satu saja, tidak ikut menyaksikan," kata dia.

Dadi tak mengetahui berapa persisnya jumlah penyidik yang menggeledah di lantai dua. Cuma, dia ketahui tim KPK sudah hadir di gedung LEN sejak sebelum pukul 14.00. "Jadi saya tahunya habis istirahat, lepas jam satu siang tadi, sebelum jam dua, mereka (tim KPK) sudah datang," katanya.

Dia menduga, penggeledahan cuma dilakukan di lantai dua. Sebab selama Dadi hingga pukul 17.00 tadi berdinas di ruangannya di lantai satu, dia tak mendengar dan melihat tim penyidik KPK menggeledah lantai satu.

"Di lantai satu itu cuma ada ruang tunggu tamu, ruang humas, ruang rapat. Lantai tiga dan empat juga sepertinya tidak digeledah. Karena ruangan-ruangan penting dan berkas itu adanya di lantai dua,"kata dia.

<!--more-->

Dadi menambahkan penggeledahan dilakukan Komisi Antikorupsi terkait perkara e-KTP. PT LEN, kata dia, memang anggota konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI). "PT LEN itu ikut pengadaan hardware seperti reader e-KTP dan hardware lainnya,"kata dia.

Pantauan di area PT LEN, penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan di lantai dua gedung. Dari balik jendela kaca besar ruangan di lantai dua, nampak satu-dua anggota tim KPK berseragam rompi khas komisi antirasuah sesekali melintasi ruangan dari area ruangan di sebelah timur ke area ruangan di barat.

Di ruang besar yang sama yang terletak diantara dua area ruangan kantor itu juga nampak lima-enam polisi yang mengawal penggeledahan. Sesekali satu-dua nggota Polrestabes Bandung ini nampak berdiri.

Wartawan hanya bisa memantau dari jarak sekitar 25 meter dari balik pagar kompleks kantor LEN di tepi Jalan Soekarno-Hatta. Petugas pengamanan setempat tak mengizinkan wartawn memasuki halaman gedung berlantai empat itu.

Lewat pesan pendek kepada wartawan, juru bicara bicara KPK, Johan Budi, mengatakan tim penggeledah terdiri dari enam orang penyidik dan petugas KPK.

ERICK P. HARDI

Baca juga:
PPP Tarik Dukungan, Prabowo Lempar Ponsel
Puluhan Orang Tua Siswa JIS Mengaku Terganggu KPAI
Indonesia Protes Pemerintah Republik Cek
KPAI: Pelaku Mengaku Korban JIS Banyak
Andi Mallarangeng: Kementerian Keuangan Kebobolan 3-0
Saat Prabowo Bertemu PPP, Terdengar Suara 'Dor!'

KPK

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya