Wakil walikota Manado, Harley Mangindaan (kanan) membagikan soal ujian nasional ketika berkunjung di Sekolah Menengah Atas (SMA) Elfatah Manado, Sulawesi Utara (14/4). Data Dinas Pendidikan Sulut jumlah peserta ujian nasioanal di wilayah Sulut sebanyak 15.756 siswa untuk tingkat SMA, MA dan SMK 13.784 siswa. ANTARA/Fiqman Sunandar
TEMPO.CO, Semarang - Dewan Pendidikan Jawa Tengah tak mempersoalkan isi soal ujian yang menyebutkan nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Soal ujian yang kemudian menyajikan pilihan jawaban itu, menurut dia, tak punya tendensi terhadap kepentingan politik bagi siswa sekolah menengah dan sederajat.
"Saya sudah melihat, dan itu tak menjadi masalah. Kebetulan saja nama Jokowi jadi sampel soal yang harus dijawab oleh peserta," kata anggota Dewan Pendidikan Jawa Tengah, Tukiman J. Taruno, Selasa, 15 April 2014.
Dia menilai soal yang menyebutkan nama Joko Widodo pada soal ujian pelajaran bahasa Indonesia itu hanya kebetulan. Sebab, pembuat soal mengambil sebuah paragraf dari media massa yang kemudian minta dianalisis oleh peserta ujian. "Itu tak berpengaruh terhadap peserta ujian karena murni soal tanpa ada ajakan," katanya. (Baca: Ada di Soal UN, Jokowi: Sebaiknya Pahlawan)
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah Ahmad Zahid menyatakan sedang menelusuri keberadaan soal yang isinya hendak dikaji lebih lanjut itu. "Kami akan menganalisis apakah itu ada unsur kesengajaan," ujarnya.
Menurut Zahid, isi soal yang menyebutkan calon presiden itu sangat tendensius karena berada pada ranah pendidikan. Apalagi, kata dia, para peserta ujian nasional merupakan pemilih pemula yang rata-rata punya hak pilih pada pemilihan presiden bulan Juli mendatang.
Nama Jokowi itu akan menjadi polemik karena ia salah satu kandidat calon presden. "Ini persoalan etika saja, ranah pendidikan kemasukan kepentingan politik," katanya. (Baca: Cerita tentang Jokowi di Soal Ujian Nasional)
Namun, karena soal ujian telah dibuat oleh pemerintah pusat, ia segera merekomendasikan keberatan bila kemungkinan ada dugaan penyalahgunaan. Sikap itu sebagai bahan Ombudsman pusat untuk menegur Kementerian Pendidikan. "Yang jelas akan kami pelajari. Ini persoalan etika di dunia pendidikan, jangan dicampuradukkan dengan kepentingan politik," katanya.
UN SMP 2018, Kementerian Pendidikan: Soal Berbentuk Esai
15 Juni 2017
UN SMP 2018, Kementerian Pendidikan: Soal Berbentuk Esai
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan soal ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah pertama pada 2018 tidak lagi berbentuk pilihan ganda, melainkan esai.
Konvoi Hasil UN SMA di Klaten Brutal, Polisi Dalami Dugaan Klitih
2 Mei 2017
Konvoi Hasil UN SMA di Klaten Brutal, Polisi Dalami Dugaan Klitih
Kepolisian Resor Klaten mendalami dugaan adanya keterlibatan kelompok klitih dalam konvoi pelajar yang melakukan aksi brutal di sejumlah wilayah, hari ini.
