TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf memastikan tidak ada persoalan daerah yang diambil olehnya terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Juni mendatang. "Tidak ada yang diambil alih," katanya menjawab pertanyaan wartawan, Jum'at (25/2), di Kantor Kepresidenan.Dalam konferensi pers di sela rapat dengan Presiden dan gubernur seluruh Indonesia di kantor presiden, Ma'ruf mengungkapkan secara umum tidak ada gubernur yang melapor ketidaksiapan daerahnya menghadapi pemilihan kepala daerah langsung. "Karena, pada rapat kerja lalu sudah diputuskan daerah segera mengkonsolidasikan perangkatnya mulai dari DPRD sampai KPUD-nya," jelasnya.Mengenai daerah-daerah yang rawan konflik, pemerintah memberikan perhatian yang serius. Pemerintah bahkan berencana membentuk tim khusus yang bertugas ke lapangan guna memeriksa dan membuat peta situasi di daerah tersebut.Ma'ruf menjelaskan dalam pertemuan, Presiden Yudhoyono meminta agar Departemen Dalam Negeri melakukan pertemuan dengan departemen-departemen teknis terkait untuk menyelaraskan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, termasuk UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah.Menyangkut anggaran pemilihan, pemerintah akan menggunakan UU No.17/2003 sebagai alternatif pemecahan masalah sambil menunggu selesainya pembahasan APBN oleh Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan.Dalam pertemuan itu, Presiden juga menekankan agar setiap gubernur menjaga stabilitas daerahnya terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan kenaikan BBM.Sunariah-Tempo