DPRD Minta Provinsi Banten Ambil Alih Situ Cipondoh

Reporter

Editor

Kamis, 24 Februari 2005 15:55 WIB

TEMPO Interaktif, Serang:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten mendesak Pemerintah Provinsi Banten mengambil alih kewenangan pengelolaan situ Cipondoh di Tengerang dari Pemerintah Jawa Barat. Untuk itu, dewan akan mamanggil PT Gria Tunggal Paksi yang diberi kuasa Jawa Barat untuk mengelola situ tersebut. "Kami ingin meminta keterangan seputar agreement pengelolaan situ Cipondoh yang dianggap keluar dari perjanjian,” kata Ketua Komisi A DPRD Banten Zaenal Abidin Suja'i kepada Tempo di Serang, Kamis (24/2). Ia mengaku heran situ yang merupakan aset Banten itu belum diserahkan oleh Jawa Barat. Padahal, dalam Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2000 tentang pembetukan Provinsi Banten dinyatakan bahwa dalam satu tahun semua aset Banten sudah harus diserahkan oleh Jawa Barat.Menurut informasi yang diterima dewan, kata dia, situ Cipondoh itu pengelolaannya diserahkan kepada PT Gria Tunggal Paksi selama 30 tahun untuk dikembalikan fungsinya seperti semula, yaitu tempat pariwisata dalam kota. Tapi kenyataanya malah dilakukan penggalian untuk menimbun lahan lain, bahkan di sekitarnya sudah banyak berdiri bangunan tempat tinggal. Akibatnya, luas area situ Cipondoh berkurang banyak. Pada awalnya, luas situ Cipondoh 170 hektare, sekarang tinggal 150 hektare."Tetapi setelah Pemerintah Kota Tangerang mengukur kembali, luas situ Cipondoh itu tinggal 126 hektare atau berkurang sebanyak 44 hektare," kata Zaenal. (Faidil Akabar)

Berita terkait

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

3 hari lalu

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Baca Selengkapnya

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

5 hari lalu

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII

Baca Selengkapnya

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

47 hari lalu

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.

Baca Selengkapnya

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?

Baca Selengkapnya

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Cerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi

12 September 2023

Cerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi

Cerita Elisha Lumintang, Putri Otonomi Indonesia, yang sehari menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.

Baca Selengkapnya

Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste

6 Juli 2023

Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste

Ditjen Otda Kemendagri menyinggung masih ditemukannya pemerintah daerah yang membuat Perda dari menyalin daerah lain atau copy paste.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir

6 Juni 2023

Asal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir

Partai Darul Aceh berasal dari Partai Daulat Aceh, wadah politik masyarakat Aceh yang dibuat setelah konflik GAM-Indonesia berakhir

Baca Selengkapnya

Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi

29 April 2023

Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya