TEMPO.CO, Yogyakarta - Direktur Pasca Sarjana Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Ki Supriyoko mengatakan pemerintah DIY menghadapi dua masalah tentang akreditasi sekolah di wilayahnya. “Ada 282 sekolah dan madrasah yang belum terakreditasi,” katanya, menyebut salah satu masalah, dalam rapat tanggapan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur di gedung DPRD DIY, Senin, 7 April 2014.

Masalah lain, ia melanjutkan, jumlah sekolah yang menyandang akreditasi A belum maksimal. “Tidak sampai 50 persen,” kata anggota Badan Akreditasi Nasional yang dihadirkan ke DPRD DIY untuk mengkritisi program pendidikan, budaya, dan wisata pemerintah itu.

Ia mengatakan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah dan Madrasah DIY mencatat sepanjang enam tahun terakhir ada 6.899 sekolah yang telah terakreditasi. Angka itu terdiri dari akreditasi A sebanyak 3.077 sekolah (44,6 persen), 3.487 sekolah terakreditasi B (50,5 persen), dan 335 sekolah dengan akreditasi C (4,9 persen). Masalah akreditasi sekolah itu berasal dari persolan keuangan.

Ia mengingatkan pemerintah agar mencari jalan agar sekolah yang belum terakreditasi segera dapat memperoleh status akreditasi. “Akan ada peraturan (dari pemerintah) sekolah yang belum terakreditasi tidak boleh keluarkan ijazah,” katanya.

Persoalan akreditasi di DIY tak hanya dialami sekolah dan madrasah. Ia mengatakan, perguruan tinggi juga menghadapi masalah yang sama. Dari 126 perguruan tinggi di DIY, baik negeri maupun swasta, hanya ada 11 saja yang sudah terakreditasi institusinya. Yakni UGM, UII, UMY, UNY, UPN Veteran, ISI, UAJ, UST, STIE YKPN, STMIK Amikom, dan USD. “Itu pun hanya tiga yang akreditasi A,” katanya. Yakni UGM, UII, dan UMY.

ANANG ZAKARIA