TEMPO.CO,Pekanbaru - Kepala Bidang Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan operasi penanggulangan bencana asap Riau sudah menelan dana Rp 164 miliar. Jumlah tersebut lebih besar dari biaya operasi pemadaman pada 2013, yang berjumlah Rp 103 miliar.
Sutopo menjelaskan, dana yang bersumber dari APBN itu digunakan sejak penetapan status tanggap darurat oleh Gubernur Riau Annas Maamun pada 26 Februari 2014 hingga operasi terpadu sesuai dengan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir pada 4 Maret 2014. "Anggaran tetap digunakan sampai satu bulan ke depan untuk status transisi pemeliharaan," katanya kepada wartawan di Posko Penanggulangan Bencana Asap di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Jumat, 4 April 2014.
Menurut Sutopo, anggaran terbesar digunakan untuk biaya operasional pemadaman lewat udara, yakni ongkos sewa helikopter Kamov dan Sirkovsky, yang didatangkan dari Rusia. Anggaran juga digunakan untuk biaya operasional teknik modifikasi cuaca dan hujan buatan. "Juga untuk bahan bakar pesawat Cassa dan Hercules, penyemaian garam, hingga logistik pasukan pemadam api," ujarnya.
Sutopo yakin tidak bakal terjadi penyalahgunaan anggaran. Sebab penggunaannya, diawasi langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Penggunaan anggaran transparan dan akuntabel, selalu diaudit oleh BPKP," ucapnya.
Sutopo juga membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut penanggulangan bencana asap di Riau sebagai proyek tahunan bagi pemerintah. Sebab, kata dia, penanggulangan kebakaran dan upaya pemadaman sudah menjadi tugas BNPB sesuai dengan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Ini bukan proyek. Sebenarnya kami juga tidak ingin bencana seperti ini selalu terjadi karena menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat.”
