Massa dari aliansi mahasiswa dan Pemuda Sulsel melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor kejaksaan Tinggi Sulsel, Sulawesi Selatan (19/3). Dalam aksinya mereka mendesak Kejati Sulsel untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana bansos sebesar Bansos Rp 8,8 Miliar tahun anggran 2011. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Abdullah Dahlan menduga dana bantuan sosial diselewengkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi serta partai politik. Indikasinya, anggaran dana bansos di kementerian yang menterinya menjadi calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2014 melonjak tajam.
"Banyak kementerian yang dipimpin petinggi partai," kata Abdullah saat dihubungi, Selasa, 1 April 2014. Terdapat enam kementerian yang menterinya menjadi caleg, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Menteri Syariefuddin Hasan (Partai Demokrat) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Roy Suryo (Demokrat).
Selain itu, ada pula Kementerian Kehutanan Zulkifli Hasan (PAN). Selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Muhaimin Iskandar, Partai Kebangkitan Bangsa), Kementerian Pertanian (Suswono, Partai Keadilan Sejahtera), dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Helmy Faishal Zaini, PKB). (Baca: Modus Penyalahgunaan Duit Bansos Saat Pemilu).
Menurut kajian ICW, dana bansos pada seluruh kementerian dan lembaga sejak 2011 selalu naik drastis. Pada 2011 dianggarkan Rp 77 triliun, kemudian Rp 80 triliun (2012), dan Rp 82 triliun (2013). "Untuk 2014, dari anggaran semula Rp 55 triliun naik menjadi Rp 91 triliun," kata Abdullah. (Baca: SBY Minta Kementerian Hati-hati Cairkan Bansos).
Menurut Abdullah, indikasi kenaikan tak wajar itu terlihat dari mekanisme perubahan yang tak melalui perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. "Kenaikan hanya lewat Peraturan Presiden yang menurut kami terlalu dipaksakan," ujarnya. "Kenaikan ini janggal dan harus diwaspadai." (Baca pula: KPK Girang Istana Beri Sinyal Positif Awasi Bansos).
Dahlan menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan standar ganda ketika menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga agar berhati-hati dalam pencairan dana hibah dan bantuan sosial. "Presiden mengeluarkan Perpres kenaikan bansos dalam nuansa konflik kepentingan karena dia Ketua Dewan Pembina Demokrat. Apalagi dana bansos erat dengan partai penguasa," kata Abdullah.
