Jokowi Jamin Koalisi Bukan untuk Kursi Menteri  

Reporter

Jumat, 28 Maret 2014 07:56 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengusap air mata dan mencium bendera Merah Putih, seusai mengumumkan menjadi Capres PDIP, di Rumah Pitung, Marunda, Jakarta Utara, (14/3). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Sukabumi - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, menegaskan bahwa ia tidak akan mentoleransi adanya politik transaksional dalam koalisi yang akan dibangun partainya. Jika terpilih menjadi presiden, pria yang sering disebut Jokowi ini menyatakan tidak akan memperdagangkan kursi menteri demi alasan koalisi.

"Saya tidak akan berkoalisi karena hitung-hitungan. Tanpa hitung-hitungan kursi, hitung-hitungan menteri atau uang. Saya pastikan itu tidak terjadi," kata dia, seusai mengunjungi Dewan Perwakilan Cabang Kabupaten Sukabumi, Kamis, 27 Maret 2014 tengah malam. Menurut dia, PDI-Perjuangan masih membuka diri untuk koalisi dengan partai lain, tetapi hanya dengan partai yang memiliki ideologi dan platform yang sama.

Detail mengenai koalisi, kata dia, baru akan dibicarakan setelah pemilihan umum legislatif. (Baca:Jokowi: Bahaya Jika PDIP Merasa Sudah Menang).

Jokowi mengatakan koalisi yang akan dibangun bisa dengan satu, dua, tiga, bahkan empat partai. "Tapi koalisi tersebut bukan karena bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri. Tapi dasarnya koalisi untuk perbaikan bangsa, negara, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat," kata dia.

Jokowi mengatakan hingga kini partainya memang melakukan beberapa pertemuan. Namun, belum ada satu pun keputusan mengenai koalisi dibuat karena masih menunggu hasil pemilihan umum legislatif. (Baca:Jokowi Capres, Caleg PDI Perjuangan Tambah Pede).

Pada 27-28 Maret ini, Jokowi dijadwalkan berkampanye di daerah Jawa Barat. Kemarin, ia berkampanye di Sukabumi. Pada Jumat ini, dia dijadwalkan mengunjungi beberapa tempat di Serang, Banten. Setelah dari Banten, ia akan menuju Cianjur, Jawa Barat.

ANANDA TERESIA




Terpopuler :
Miripkah Kecelakaan MH370 dengan Adam Air?
SBY Resmikan Tiga Bandara di Kuala Namu
Kritik Habibie: Pemerintah Indonesia Bermental Dagang

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

38 menit lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

4 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

5 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

12 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

13 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya