TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta sejumlah pemilik media untuk menghormati etika jurnalistik. Alasannya, kata dia, para pemilik yang terjun ke dunia politik menggunakan medianya sebagai sarana mengkampanyekan diri.
"Dengan menghormati etika jurnalistik berarti mereka ikut menjaga pers yang sehat," kata Bagir seusai acara Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme dan Media Indonesia di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu, 26 Maret 2014. (Baca: Dewan Pers Kritik Pemberitaan Pemilu)
Masalahnya, sejumlah media yang dimiliki elite partai menunjukkan ada indikasi tak independen dan tak netral terkait dengan berita politik menjelang pemilihan umum 9 April nanti. Hasil penelitian Masyarakat Peduli Media menunjukkan adanya keberpihakan media terhadap pemiliknya. Peneliti dari Masyarakat Peduli Media, Muzayin Nazaruddin, memberikan dua contoh media televisi yang berpihak ke pemiliknya, yakni TV One milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Metro TV milik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
TV One, kata Muzayin, lebih banyak menyiarkan Partai Golkar dan Aburizal Bakrie dibanding partai dan calon presiden lainnya. "Demikian pula Metro TV yang lebih banyak menampilkan Surya Paloh dan narasumber dari Partai NasDem," ujarnya.
Keberpihakan tak hanya terjadi di televisi, tapi juga media cetak. Muzayin memaparkan Rakyat Merdeka memberi porsi pemberitaan dominan bagi Dahlan Iskan, pemilik Jawa Pos Group. "Dalam pemberitaan di Rakyat Merdeka, figur Dahlan Iskan selalu digambarkan secara positif," ucapnya. (Baca: Soal Berita Pemilu, Dewan Pers Soroti Empat Stasiun TV)
Media Indonesia pun begitu. Media Indonesia, kata Muzayin, cenderung memberitakan Partai NasDem secara positif. "Jadi, Media Indonesia dan Rakyat Merdeka cenderung berpihak kepada pemiliknya," tutur Muzayin.
Peneliti dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media, Amir Efendi Siregar, menyatakan hal yang senada dengan Muzayin. Dalam hasil penelitian PR2M, media massa, baik cetak maupun elektronik yang dimiliki politikus, sering digunakan untuk kepentingan pribadi.
Amir mencontohkan RCTI, Okezone.com, dan koran Seputar Indonesia. "Observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa liputan-liputan di media dalam kelompok MNC tidak hanya bias pemilik, tapi juga ada tendensi untuk menyembunyikan kebenaran," kata Amir.
Karena itu, Muzayin dan Amir merekomendasikan kepada Dewan Pers untuk membuat regulasi demi menjamin independensi media. Dewan Pers selayaknya juga memberi teguran kepada media yang melanggar prinsip-prinsip independensi dan netralitas.
SINGGIH SOARES
Terpopuler:
Puing MH370 Ada di Celah Gunung Api Bawah Laut
Sayap PKS Tolak Ahok Jadi Gubernur
2 Kemungkinan Penyebab Jatuhnya MH370
Berita terkait
7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat
1 jam lalu
Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa
4 hari lalu
Sengketa jurnalistik pers mahasiswa kini ditangani oleh Dewan Pers. Kampus diminta taati kerja sama penguatan dan perlindungan pers mahasiswa.
Baca SelengkapnyaPerkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative
4 hari lalu
AMSI dan RSF meluncurkan program sertifikasi media bertajuk Journalism Trust Initiative di Indonesia untuk memperkuat kredibilitas media digital.
Baca SelengkapnyaBahaya Sampah Plastik Hasil Mudik
18 hari lalu
Isu penanganan sampah kembali mencuat di tengah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagian di antaranya berupa sampah plastik.
Baca SelengkapnyaKronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan
21 hari lalu
Baru-baru ini terjadi penganiayaan jurnalis Sukandi Ali oleh 3 prajurit TNI AL di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Begini kejadiannya.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
25 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?
Baca Selengkapnya3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS
28 hari lalu
Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?
Baca SelengkapnyaDewan Pers dan Kemendikbudristek Teken Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa
28 hari lalu
Dengan perjanjian kerja sama ini, semua sengketa pemberitaan pers mahasiswa akan ditangani seperti layaknya pers umum, yaitu melalui Dewan Pers.
Baca SelengkapnyaTempo Sebut Bahlil Sebarkan Misinformasi Putusan Dewan Pers
29 hari lalu
Dewan Pers menilai substansi liputan Tempo tentang permainan pencabutan Izin Usaha pertambangan (IUP) tak melanggar etik.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Ungkap Kronologi Penganiayaan Jurnalis oleh TNI AL: Dipukul hingga Dicambuk Selang
30 hari lalu
Dewan Pers mengungkap motif penganiayaan oleh 3 anggota TNI AL itu. Korban dipaksa menandatangani 2 surat jika penganiayaan ingin dihentikan.
Baca Selengkapnya