SBY Bayar Pajak Penghasilan Rp 261 Juta  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Jumat, 21 Maret 2014 07:23 WIB

Pajak Untuk Menjaga Kekayaan Alam

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan bahwa dirinya telah menunaikan pembayaran pajak sebesar Rp 261 juta untuk total penghasilan yang diperolehnya selama 2013. "Total penghasilan untuk 2013 adalah Rp 1 miliar 106 juta sekian. Penghasilan kena pajak Rp 1 miliar 55 juta sekian sehingga pajak yang harus dibayarkan Rp 261 juta 796 ribu sekian...," kata Presiden di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2014.

Presiden mengatakan, jumlah pajak yang telah dipotong atau diambil langsung dari penghasilan sekitar Rp 215 juta. Sehingga, jumlah sisa yang harus dilengkapi Rp 45.935.285. Menurut SBY, dirinya selalu membayar pajak tepat waktu dan rutin setiap tahun.

Pada pelaporan pajak pribadi, Presiden melakukannya dengan metode e-filling, yang dinilai lebih praktis karena tersambung dengan jaringan Internet. Pengisian e-filling itu disaksikan antara lain oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Dirjen Pajak Kemenkeu Fuad Rahmany.

Pada 2013, saat pidato acara Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2013 di Gedung Kementerian Keuangan, Presiden meminta semua wajib pajak menunaikan kewajibannya. "Mari dijaga, kalau penerimaan pajaknya meleset, maka akan mengubah hitung-hitungan tahun ini," katanya ketika itu. (Baca: Pegawai Bisa Akses SPT Pajak SBY)

Presiden juga meminta jajaran kementerian menjadi teladan wajib pajak dan mengingatkan aparat pemerintah untuk terus berusaha mencegah penyimpangan dalam pengelolaan pajak.
"Kita harus cegah penyimpangan dalam pengelolaan pajak. Wajib pajak harus patuh, jangan ada kolusi antara wajib pajak dan petugas pajak," katanya.

ANTARA

Berita Terkait

Pemerintah Kaji Usulan PPN Jadi Pajak Penjualan
Didukung, Pemerintah Bidik Wajib Pajak Besar
KIP: Demokrat Wajib Buka Laporan Keuangan




Berita terkait

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

6 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

11 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

38 hari lalu

Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.

Baca Selengkapnya

Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

38 hari lalu

Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

41 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Mendekati Batas Akhir Lapor SPT Pajak, Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan?

43 hari lalu

Mendekati Batas Akhir Lapor SPT Pajak, Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan?

Pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak lakukan lapor SPT Pajak paling lambat yakni pada 31 Maret. Siapkan dokumen ini.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

44 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

52 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Penerimaan Pajak Capai Rp 149,25 Triliun pada Januari 2024, Sri Mulyani: 7,5 Pesen dari Target

23 Februari 2024

Penerimaan Pajak Capai Rp 149,25 Triliun pada Januari 2024, Sri Mulyani: 7,5 Pesen dari Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak mencapai Rp 149,25 triliun per Januari 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Data Anggaran Pertahanan Yang Diminta Anies-Ganjar Bukan Rahasia, Risiko Rasio Utang 50% Terhadap PDB

9 Januari 2024

Terkini: Data Anggaran Pertahanan Yang Diminta Anies-Ganjar Bukan Rahasia, Risiko Rasio Utang 50% Terhadap PDB

Data anggaran pertahanan yang diminta Anies dan Ganjar bukan rahasia. Ada bahaya dan risiko jika rasio utang tembus 50% terhadap PDB.

Baca Selengkapnya