Hakim Agung Gayus ke KPK Tanya Status iPod Nurhadi
Kamis, 20 Maret 2014 19:29 WIB
Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Gayus Lumbuun di Jakarta, Rabu 6 Juni 2012. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO , Jakarta - Hakim agung Gayus Lumbuun dan sejumlah hakim agung mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. "Untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi suvenir iPod," kata Gayus saat tiba di KPK, Kamis, 20 Maret 2014. (Baca: Soal iPod Suvenir, Hakim Agung Kompak Bela Nurhadi) Mereka ingin tahu pendapat KPK, apakah pemutar musik digital cendera mata pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi tersebut masuk kategori gratifikasi atau tidak. Bagaimana jika KPK menyatakan itu gratifikasi dan harus diserahkan kepada negara? "Ya, kami tunggu saja, apa putusannya nanti," kata Gayus. Sebelumnya, Gayus menyebutkan iPod dari Nurhadi itu bukan termasuk gratifikasi k arena harganya di bawah Rp 500 ribu. Mahkamah Agung menetapkan pemberian kepada hakim dan pejabat pengadilan di bawah angka tersebut tak digolongkan sebagai gratifikasi. Gayus mengaku membawa iPod Shuffle yang memicu kontroversi itu. Namun Gayus menolak memperlihatkannya. "Nanti, ya," ucapnya sebelum bergegas memasuki gedung KPK. Sebelumnya, Gayus, yang juga Ketua Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung, sempat menyatakan tak bakal mengembalikan iPod Shuffle itu. Alasannya, untuk menjaga kehormatan lembaga Mahkamah Agung dan solidaritas. Dia juga yakin harga iPod itu tak lebih dari Rp 500 ribu, batas nilai barang yang ditentukan sebagai nongratifikasi. BUNGA MANGGIASIH Topik terhangat: Kampanye 2014 | Jokowi Nyapres | Malaysia Airlines | Pemilu 2014 | Kasus Century Berita terpopuler lainnya: Subsidi Membengkak, Hatta: RFID Omong Doang! Ini Spesifikasi Samsung Galaxy S5 di Indonesia Bali, Obyek Wisata yang Paling Disukai Warga Rusia
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
2 hari lalu
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca Selengkapnya
Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
2 hari lalu
Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.
Baca Selengkapnya
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
3 hari lalu
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca Selengkapnya
Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
3 hari lalu
Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung
Baca Selengkapnya
Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
5 hari lalu
Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik
6 hari lalu
Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik
Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh
Baca Selengkapnya
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
8 hari lalu
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca Selengkapnya
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
10 hari lalu
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Baca Selengkapnya
Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
10 hari lalu
Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.
Baca Selengkapnya
KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan
10 hari lalu
KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan
KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
5 jam lalu
6 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
11 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu
15 jam lalu
16 jam lalu