Kepala BNP2TKI, M. Jumhur Hidayat. ANTARA/ Ujang Zaelani
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono membantah pencopotan Jumhur Hidayat dari jabatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) lantaran masalah politik. Menurut dia, Jumhur diganti bukan karena ia memutuskan untuk bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Tidak, bukan karena pemilu juga," katanya saat ditanyai wartawan usai melantik Kepala BNP2TKI di kantornya, Rabu, 18 Maret 2014. Jumhur, kata dia, diganti lantaran sudah tujuh tahun menduduki jabatan itu. Ia pun sudah lama diusulkan untuk diganti. "Sudah cukup waktunya," katanya.
Sebagai gantinya, Agung melantik Gatot Abdullah Mansyur. Ia mengatakan Gatot dipilih karena dinilai berpengalaman. Gatot sebelumnya menduduki jabatan Duta Besar RI di Riyadh, Konsul Jenderal RI di Jeddah, serta Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri.
Sebelumnya, Jumhur disebut-sebut diganti lantaran mendukung PDI-P. Soalnya, ia telah menyatakan niatnya untuk bergabung dengan PDI-P, partai yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Ia juga telah mendeklarasikan ormas Aliansi Rakyat Merdeka yang mendukung pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden.
