KPK: iPod Anak Nurhadi Wajib Dilaporkan
Selasa, 18 Maret 2014 05:51 WIB
Sekretaris MA, Nurhadi. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan para pejabat yang menerima iPod pada pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi wajib melapor ke KPK. Menurut Johan, penerimaan iPod itu bisa digolongkan gratifikasi. "Setiap penerimaan hadiah dalam bentuk apa pun harus dilaporkan ke KPK," kata Johan melalui pesan pendek, Senin, 17 Maret 2014. (Baca: Anggun dan Andien di Pernikahan Anak Nurhadi ) Menurut Johan, aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang 20 Tahun 2001 dan mengacu pada Undang-Undang 30 Tahun 2002. "Itu berlaku khusus bagi penyelenggara negara," ujarnya. KPK, kata Johan, bakal mendalami dulu penerimaan iPod tersebut. IPod bisa disita kalau ada dugaan pemberian barang itu tergolong gratifikasi. Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menyelenggarakan pernikahan anaknya pada Ahad malam, 16 Maret 2014. Untuk setiap undangan yang datang, suvenirnya pemutar musik iPod Shuffle. Satu unit iPod dijual dengan harga US$ 49. Gadget bikinan Apple itu memiliki kapasitas penyimpanan hingga 2 gigabita. Pada pernikahan itu, hadirin berjumlah 4.400, dengan jumlah undangan terkirim 1.500. MUHAMAD RIZKI Prabowo Merasa Dikhianati Megawati Petinggi Demokrat Minta Ruhut Santun Kritik Jokowi Ini Surat Rp 1 Miliar dari Prabowo ke Kepala Desa Manchester Bertekuk Lutut di Rumah Sendiri Begini, Kronologi Longsor "Saung Wargi" Lembang Mengapa Sinyal Darurat Malaysia Airlines Tak Aktif
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
2 hari lalu
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca Selengkapnya
Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
2 hari lalu
Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.
Baca Selengkapnya
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
3 hari lalu
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca Selengkapnya
Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
3 hari lalu
Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung
Baca Selengkapnya
Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
5 hari lalu
Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik
6 hari lalu
Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik
Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh
Baca Selengkapnya
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
8 hari lalu
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca Selengkapnya
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
10 hari lalu
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Baca Selengkapnya
Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
10 hari lalu
Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.
Baca Selengkapnya
KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan
10 hari lalu
KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan
KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
14 menit lalu
1 jam lalu
2 jam lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
6 jam lalu
8 jam lalu
10 jam lalu
11 jam lalu
