TEMPO Interaktif, Palembang: Adanya larangan dan perintah dari Rapim DPP PPP agar anggota PPP tidak mengikuti dan menghadirin acara Silaturahmi yang diselengarakan di Jakarta 24 Februari 2005, tidak digubris pengurus PPP di Sumsel. Menurut Sekretaris DPW PPP Sumsel Ibnu Hajar Dewantara, pelarangan itu tidak dapat dibenarkan sebab acara itu hanya sebatas ajang pertemuah biasa, bukan untuk menghasilkan suatu keputusan. "Undangan mengikuti acara tersebut sudah saya terima. Secara pribadi saya akan mengikuti silaturahmi, bukan atas nama DPW, kalau saya berangkat atas nama DPW maka saya memerlukan mandat, inikan tidak," katanya, Jumat (11/2).Ibnu yang juga Ketua Komisi E DPRD Sumsel ini mengatakan, pertemuan itu merupakan pertemuan biasa dan tidak akan menghasilkan keputusan apa-apa, maka dia menyerahkan sepenuhnya kepada anggota PPP Sumsel yang lain, apakah akan ikut atau tidak.Termasuk juga, kata Ibnu, jika nanti dalam silaturahmi tersebut akan mengembangkan wacana melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB), itu tidak masalah dan sah-saha saja,sebab wacana merupakan suatu bentuk pedapat. "Jadi sangat tidak beralasan kalau pimpinan dan Pak Hamzah Haz melarang anggotanya hadir dalam Silaturahmi Nasional, apalagi kekuatiran acara itu akan berubah menjadi KLB ,itu terlalu berlebihan karena di sana tidak akan menghasilkan keputusan apapun," katanya. Menurut Ibnu, sesuai dengan AD dan ART organisasi, KLB harus dilihat dari bawah yaitu dimulai dari desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi lalu pusat. Nah, saat ini muncul wacana agar pelaksanaan KLB dilihat dari atas. Silaturahmi yang akan dilaksnakaan tersebut dapat juga melihat dan mengkaji sejauhmana KLB dapat dilaksanakan. "Sebab salah satu syarat melaksanakan KLB harus medapat dukungan separuh DPW dan Separuh DPC," katanya.Arif Ardiansyah