TEMPO.CO, Subang - Puluhan kepala desa di Subang, Jawa Barat, diduga ramai-ramai mengorupsi dana bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun anggaran 2013 yang totalnya mencapai Rp 5 miliar.
"Ada 20 kepala desa yang kini masuk target penyelidikan, delapan di antaranya sudah kami periksa," kata Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Subang Inspektur Satu Donny Agung Harvida di kantornya, Senin, 17 Maret 2014.
Menurut dia, setiap desa menerima dana bantuan PPIP Rp 250 juta. Namun, dalam pelaksanaannya banyak mengalami penyimpangan. Indikasi penyimpangan di antaranya pengerjaan fisik proyek yang tidak sesuai spesifikasi. "Kami akan bergerak cepat mengusut kasus ini agar prosesnya bisa ditingkatkan ke penyidikan," kata Donny.
Kepala Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden Barat, Tarsalim, salah satu kepala desa penerima dan PPIP yang sudah diperiksa, mengatakan ihwal pengerjaan proyek yang telah dikerjakan sudah dilakukannya sesuai aturan.
Mengenai pembangunan fisiknya tidak masalah. Hanya, soal laporan pertanggungjawaban secara administratif pernah ditolak pihak Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan. "Namun sekarang sudah diperbaiki dan diterima," ucapnya.
NANANG SUTISNA
Topik terhangat:
Kampanye 2014 | Jokowi Nyapres | Malaysia Airlines | Pemilu 2014 | Kasus Century
Berita terpopuler lainnya:
Sindir Megawati, Prabowo: Kalau Manusia...
Sindir Jokowi, Prabowo: Jangan Pilih Capres Boneka
Prabowo Sempat Dilarang Berikan Topi ke Kader
Prabowo Curhat Soal Perjanjian Batu Tulis
Berita terkait
Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga
24 Maret 2022
Mobil siaga yang diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kediri ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan desa kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab
6 Desember 2021
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebut kepala desa yang korupsi sedikit tak perlu dipenjara. PPATK sebut setidaknya 4 alasan kades lakukan korupsi.
Baca SelengkapnyaTertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut
25 Juni 2021
Seiring besarnya dana desa dan gaji kepala desa, serta ingin membangun desanya, banyak orang tertarik untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa.
Baca SelengkapnyaPenyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara
24 Agustus 2017
Menkeu Sri Mulyani ingin mengajak Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono ke negara-negara di Eropa Utara untuk belajar membuat kebijakan jangka panjang.
Baca SelengkapnyaDana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan
10 Juli 2017
Pemerintah kabupaten juga kurang berminat karena alasan yang sama.
Baca SelengkapnyaDitolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan
10 Juli 2017
Tujuan perubahan status itu agar layanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat lebih optimal. "Tapi kalau masyarakat tidak mau, ya tidak bisa."
Baca SelengkapnyaHampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong
2 Juli 2017
Sebanyak 916 jabatan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kosong.
Baca SelengkapnyaJadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang
16 April 2017
"Lahan yang semula didiamkan saja, kini sudah mulai menghasilkan uang tambahan," kata Rifan, penduduk Kohod.
Baca SelengkapnyaGelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa
24 November 2016
Sekarang ada upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia melalui isu perbedaan.
Baca SelengkapnyaDesa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan
15 November 2016
Bermula dari sulitnya anak-anak mendapat kursi di sekolah
kampung lain, warga Desa Blang Krueng, Aceh, gotong-royong bangun sekolah.