Pengakuan Arcy, Pegawai Yellowfin Saksi Anas

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Kamis, 13 Maret 2014 17:41 WIB

Sejumlah orang melintasi restoran Yellowfin di Kawasan Senopati, Jakarta (12/03). Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah membeli rumah karyawan restoran Jepang Yellowfin, Arcy Aditya Brahma. Arcy mengakui Anas membeli rumahnya yang terletak di Kaveling TNI Angkatan Laut di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Hanya masalah jual-beli rumah pribadi," katanya lewat rilis yang dikirimkan juru bicara OPCO Indonesia Group, Nazyra C. Noer, Kamis, 13 Maret 2014. OPCO adalah induk usaha Yellowfin, restoran makanan khas Jepang di kawasan Jakarta Selatan. (Baca: Anas Urbaningrum Cuci Uang di Restoran Jepang?).

Lantaran urusan inilah, kata Arcy, ia dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga berhubungan dengan kasus pencucian uang Anas. Arcy diperiksa penyidik KPK pada Selasa lalu terkait dengan pencucian uang Anas. (Baca: Jubir Yellowfin: Rumah Pegawai Kami Dibeli Anas).

Pemeriksaan Arcy menyeret nama tempatnya bekerja, yakni restoran khas Jepang bernama Yellowfin. Restoran berlogo ikan salmon itu beralamat di Jalan Senopati Raya, Jakarta Selatan. Letaknya persis di sudut Jalan Gunawarman-Senopati. (Baca: Ini Restoran Yellowfin yang Diduga Terkait dengan Anas).

Arcy membantah tempat kerjanya berhubungan dengan pencucian uang tersangka kasus gratifikasi dalam proyek Hambalang tersebut. "Tidak ada sangkut paut dengan pidana pencucian uang Anas atau yang sedang diselidiki oleh KPK," ujarnya.

NUR ALFIYAH

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

7 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

16 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

19 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

19 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

21 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya